Sistem pencegahan korupsi menjadi salah satu fokus utama dari Ganjar
Ganjar menegaskan pentingnya sikap integritas dan tidak membohongi rakyat.
merdeka.com
Pelatihan ini digelar bagi paratur Sipil Negar (ASN), pelajar, hingga masyarakat pelosok agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng. Ganjar memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat. Ganjar menyadari bahwa ‘semrawut’-nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi korupsi. Lewat upaya Ganjar ini juga, Jateng 5 tahun beruntun sejak 2018 mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian PANRB.
ujar Ganjar.
Pada sektor pendidikan, Ganjar menerapkan kurikulum antikorupsi untuk mewujudkan generasi yang jauh dari korupsi. Salah satunya pada jenjang SMA sederajat. Di SMA dan SMK di Jateng, sudah ada 23 sekolah negeri yang memberikan pendidikan antikorupsi. Yaitu, SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng di Kota Semarang.
Kemudian SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng di Kabupaten Pati. Selanjutnya, SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo. Lalu SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas, SMKN Jateng di Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.
“Kalau kemudian pemerintahan dan generasinya bersih biasanya hasil-hasil pembangunannya juga akan jauh lebih baik,” kata Ganjar.
Ganjar juga membangun sistem pencegahan korupsi sampai ke pelosok desa. Ganjar membangun 29 Desa Antikorupsi. Di antaranya Desa Sijenggung, Desa Maos Lor, Desa Sudagaran, Desa Tegalsambi, Desa Kemiri Barat, Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, Desa Semayu, Desa Tangkil, Desa Ngunut, Desa Banyuurip, Desa Jatilor, Desa Pandansari, Desa Logede, Desa Ngampel Wetan, Desa Jeblog, dan Desa Cemani. Kemudian Desa Jepang, Desa Karangrejo, Desa Kutoharjo, Desa Paninggaran, Desa Bojongnangka, Desa Karangbawang, Desa Karanggedang, Desa Sraten, Sendang, Desa Rembul, Desa Banyubiru, dan Desa Tanurejo.
Ganjar juga membangun sistem pencegahan korupsi sampai ke pelosok desa. Ganjar membangun 29 Desa Antikorupsi. Di antaranya Desa Sijenggung, Desa Maos Lor, Desa Sudagaran, Desa Tegalsambi, Desa Kemiri Barat, Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, Desa Semayu, Desa Tangkil, Desa Ngunut, Desa Banyuurip, Desa Jatilor, Desa Pandansari, Desa Logede, Desa Ngampel Wetan, Desa Jeblog, dan Desa Cemani. Kemudian Desa Jepang, Desa Karangrejo, Desa Kutoharjo, Desa Paninggaran, Desa Bojongnangka, Desa Karangbawang, Desa Karanggedang, Desa Sraten, Sendang, Desa Rembul, Desa Banyubiru, dan Desa Tanurejo.
Upaya yang dilakukan Ganjar membawa Jateng meraih penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri pun memuji Ganjar yang telah menciptakan iklim pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam lingkup pencegahan korupsi yang lebih luas, Firli menilai peran Ganjar sangat penting untuk menindak penyelewengan di lingkungan pemerintahan seperti korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar.
"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kami berterima kasih," kata Firli dalam konferensi pers di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (29/11).
Sistem pencegahan korupsi menjadi salah satu fokus utama dari Ganjar
Penerapan sistem gaji tunggal disebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan para PNS di hari tua.
Baca Selengkapnya
Dengan sistem gaji tunggal, PNS hanya akan menerima satu penghasilan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin sebelumnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjabat sebagai Menaker pada 22 Oktober 2009 sampai 1 Oktober 2014.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengemukakan sejumlah gagasan penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan ketika dia akan memimpin Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ganjar berdiskusi dengan pihak lain untuk menentukan sosok yang tepat mengisi jabatan menteri.
Baca Selengkapnya
Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi