FOTO: Tuntut Pengesahan RUU Perlindungan PRT, Massa Perempuan Geruduk Gedung DPR

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.

Pada tali jemuran itu mereka menggantung ratusan poster berisi tuntutan yang menjadi simbol digantungnya nasib PRT karena tak kunjung disahkannya RUU PPRT.

Mereka mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkannya agar dapat memberikan perlindungan bagi para PRT.

Menurut data Bank Indonesia, remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau sekitar Rp253 triliun.

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.