Forum Titik Temu Orang Muda Respons Isu Kebangsaan Jelang Pemilu

Pertemuan ini bersifat tersebuka melibatkan berbagai komunitas orang muda, mahasiswa, dan pemuda lintas iman.

Forum Titik Temu Orang Muda Respons Isu Kebangsaan Jelang Pemilu

Orang muda memiliki ketertarikan pada isu politik. Survei CSIS menunjukkan bahwa partisipasi politik orang muda di Indonesia pada pemilu 2014 dan 2019 meningkat.

Partisipasi mereka dalam Pemilu 2024 kemudian menjadi bagian yang sangat penting untuk menentukan arah Indonesia ke depan.

Maka dari itu, suara mereka dalam pemilu tahun ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia nantinya.

Merespons hal itu, Jaringan Gusdurian, Nurcholis Madjid Society, dan Ma'arif Institute bekerja sama dengan Pusat Studi Al-Quran (PSQ) dan TEMBANG (Temu Kebangsaan Orang Muda) menggelar Forum Titik Temu Orang Muda di Epicentrum XXI, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2).

Pertemuan ini bersifat tersebuka melibatkan berbagai komunitas orang muda, mahasiswa, dan pemuda lintas iman.

Forum ini merupakan ruang bagi kaum muda untuk memahami dan mengkritisi visi-misi serta program dari tiga pasangan calon presiden 2024 terkait isu-isu penting seperti: demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, lingkungan, serta kepemiluan.

"Kami berharap kawan-kawan muda, setelah berdiskusi dan mengkritisi visi-misi para Paslon, semakin mantap dalam menentukan pilihannya untuk turut menentukan arah demokrasi ke depan," kata Jay Akhmad, Koordinator Seknas Jaringan Gusdurian.

Terdapat rangkaian acara yang menarik dalam Forum Titik Temu Orang Muda kali ini. Tidak hanya sekadar sesi talkshow dan diskusi, acara juga akan dimeriahkan oleh panggung budaya dan hiburan, seperti stand up comedy oleh Gigih Adiguna, dance performance oleh Sanggar Rasuna, hingga music performance oleh Panji Sakti.

Pada sesi talkshow interaktif, forum dipandu oleh tiga host, yaitu Inaya Wahid, Arie Putra dan Budi Adiputro. Menghadirkan perwakilan pasangan Paslon, antara lain Angga Putra Firdian dari Timnas Anis-Muhaimin, Cheryl Anelia Tanzil dari TKN Prabowo-Gibran, dan Ichwan Budjang dari TPN Ganjar-Mahfud.

Talkshow juga menghadirkan para ahli untuk menanggapi visi-misi Paslon dan menyampaikan pandangan tentang berbagai isu actual orang muda.

Para ahli itu di antaranya: Lalola Easter Kaban (isu antikorupsi), Khalisah Khalid (isu lingkungan hidup), Usman Hamid (isu HAM-Demokrasi), dan Prasetya Dwicahya (isu kepemiluan).

Forum Titik Temu Orang Muda juga mengajak kaum muda merefleksikan perjalan demokrasi di Indonesia.

Okky Madasari, sastrawan dan akademisi yang aktif menyuarakan persoalan demokrasi di Indonesia turut memberikan refleksinya.

Di ujung acara, forum diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh para tokoh muda lintas iman.

Berikut ini butir-butir deklarasi orang muda lintas iman dalam Forum Titik Temu Orang Muda tersebut:

Pertama, Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yang menjaga kedaulatan suara warga dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tidak mementingkan kelompok tertentu, tidak meninggalkan dan meminggirkan satu pun elemen bangsa.

Saling menghormati pilihan politik dan merawat persatuan, meski memiliki pilihan politik berbeda.

Kedua, Pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan yang lahir dari proses bermartabat, jujur, adil, dan bebas dari kecurangan terutama pengerahan kekuatan struktur negara.

Aparatur dan alat negara, penyelenggara pemilu, termasuk aparat keamanan, aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum harus terjaga netralitasnya.

Ketiga, Pemilu 2024 harus diarahkan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak pada ekonomi berkelanjutan dengan menyediakan lapangan kerja dengan upah layak, pemenuhan hak-hak pekerja.

Selain itu juga pelibatan seluruh elemen bangsa dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup.

Keempat, Pemilu 2024 harus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan, dan berpihak pada pemberantasan korupsi.

Kelima, Pemilu 2024 harus digunakan untuk menghadirkan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat dan Hak Asasi Manusia terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dasar yaitu pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan yang inklusif bagi semua orang.