LIVE

Dua Anggota DPRD Semarang Dicecar KPK Soal Pengaturan Lelang Di Pemkot Semarang

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.

kpk
Gedung Merah Putih KPK
Gedung Merah Putih KPK (©Merdeka.com)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua anggota DPRD Semarang terkait kasus korupsinya pada Pemkot Semarang. Dua anggota DPRD itu yakni, Hermawan Sulis Susnarko dan Sodri.

Keduanya telah diperiksa di Polrestabes Semarang pada Senin (23/9) kemarin.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.

"Anggota DPRD didalami terkait ada tidaknya peran mereka dalam pengaturan lelang di Pemkot Semarang," kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (24/9).

Selain pihak DPRD, ada juga pihak Gapensi yang turut dicecar oleh penyidik KPK. Total ada enam orang dari pihak Gapensi periksa penyidik KPK yang dicecar soal peran dari tersangka inisial M dan PL.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dari kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah. Dua diantaranya adalah pihak penyelenggara negara.

"KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (30/7).

Penetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024. Dalam Sprindik tersebut terdapat tiga kasus sekaligus yang menjerat enam tersangka.

"Menerbitkan Sprindik dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024. Di mana dugaannya pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi kota Semarang dan dugaan gratifikasi," beberapa Tessa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, dua tersangka yang dimaksud penyelenggara negara yakni Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias mbak Ita dan suaminya Alwin Basri yang merupakan ketua Komisi D DPRD Jatim.

Sementara itu untuk pihak swasta yakni Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono dan pihak swasta bernama Rahmat Djangkar.

Keempat orang ini juga telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 12 Juli untuk enam bulan ke depan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
6 Hal Mengerikan di Kasus Pembunuhan Celeste Rivas Hernandez, Penyanyi D4vd Jadi Terdakwa

{{caption}}
Chat Terakhir IDS, Siswa SMA di Yogyakarta dengan Teman Sekolah Sebelum Tewas Dikeroyok

{{caption}}
Polisi Ingatkan Pelaku BBM-LPG Ilegal Bisa Dijerat Pencucian Uang

{{caption}}
Aksi Komplotan Pencuri Spesialis Pura di Denpasar Terungkap, Ribuan Keping Uang Kuno Raib

{{caption}}
Dasco Pertemukan Suster Natalia dengan Dirut BNI, Dana Nasabah Rp 28 Miliar Dikembalikan Besok

{{caption}}
Dudung Abdurrachman Diminta Menghadap Prabowo: Mungkin Beliau Mau Minta Saran

Topik Terkait
{{caption}}
Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Segera Disidang dalam 3 Perkara

Mereka terlibat tiga kasus rasuah bersama-sama dengan Martono dan Rachmat Utama Djangkar selaku pihak swasta.

mbak ita semarang
{{caption}}
Dalami Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Periksa Sekda

Sejauh ini penyidik belum memberikan penjelasan soal apa saja temuannya dalam pemeriksaan tersebut dan soal besaran pungutan tersebut, beserta aliran uangnya.

KPK
{{caption}}
Eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Diperiksa KPK, Ini yang Dicecar Selama 4 Jam Diperiksa

Hendi mengaku hanya memberikan klarifikasi soal beberapa hal terkait Pemkot Semarang.

Hendrar Prihadi
{{caption}}
KPK Duga Ada Pemotongan Upah Pegawai di Pemkot Semarang, Take Home Pay Jadi Berkurang

Lalu pada kasus korupsi di pengadaan barang jasa, KPK sebelumnya telah membeberkan yakni terkait proyek di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

KPK
{{caption}}
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

KPK
{{caption}}
FOTO: Ekspresi Hevearita dan Suami Penuhi Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Korupsi Pemkot Semarang

Hevearita diperiksa atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024.

KPK
{{caption}}
Wali Kota Semarang dan Suami Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi, Ini yang Digali Penyidik

Sebagimana diketahui, ada tiga kasus sekaligus yang tengah dibidik oleh Komisi Antirasuah.

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
{{caption}}
Ini Kasus Dugaan Korupsi yang Membelit Walikota Semarang di Dinas Pendidikan

KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang ada di kota Semarang.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Giliran Suami Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi

Saat keluar dari gedung KPK, Alwin memilih untuk bungkam saja usai diperiksa tim penyidik.

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
{{caption}}
Didampingi Suami, Wali Kota Semarang Mbak Ita Penuhi Panggilan KPK

Dia memenuhi panggilan penyidik sambil ditemani suaminya, Alwin Basri.

mbak ita wali kota Semarang
{{caption}}
KPK Tetapkan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Tersangka Kasus Korupsi

Penetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024.

KPK
{{caption}}
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
{{caption}}
KPK: 91 Persen Pelaku Korupsi adalah Laki-Laki

KPK mencatat 91 persen pelaku korupsi periode 2004–2025 adalah laki-laki. Lembaga antirasuah tetap menindak tanpa melihat jenis kelamin.

berita update
{{caption}}
KPK Ungkap Fakta 20 Tahun Kasus Korupsi di Indonesia, Mayoritas Pelaku Pria dan 9 Persen Perempuan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, angka tersebut didapat hasil penelusuran tidak hanya terhadap pelaku utama, namun juga ke jejaring di sekitarnya.

berita update
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi dan Fenomena 'Circle' Pelaku

Budi menjelaskan, circle tersebut dimungkinkan ada dalam berbagai peran atau posisi.

berita update
{{caption}}
Pemkot Samarinda Kooperatif Tuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Wali Kota

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

andi harun
{{caption}}
KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor Ini

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

antikorupsi
{{caption}}
OTT KPK Tulungagung Jadi Momentum Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

ahmad baharudin