Draf RUU Imigrasi: Orang Dalam Tahap Penyelidikan Tak Dicekal ke Luar Negeri

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, memastikan ruang lingkup RUU tersebut dibatasi secara tegas agar tidak meluas ke sektor lain.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan kewenangan mereka sebatas pengawasan dan persetujuan terkait Transfer Data Pribadi ke luar negeri, memicu pertanyaan tentang detail teknis dan perlindungan data warga.

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

Ketua Panja RUU KUHAP Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa.

Dia mengatakan, kajian-kajian ini akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan

Achmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.

Pemerintah memandang RUU Keimigrasian diperlukan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

Keempat WNA tersebut diamankan setelah petugas menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah lokasi di kawasan Puri Anjasmoro, Semarang Barat.

Ditjen Imigrasi memperketat pengawasan WNA di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan selektif, terbukti dengan pembongkaran jaringan love scamming internasional di Semarang yang melibatkan warga negara asing.

Polres Aceh Selatan tengah melakukan pemeriksaan terhadap enam WNA Tiongkok terkait keberadaan dan aktivitas mereka di Gampong Lawe Melang. Proses Pemeriksaan WNA Tiongkok Aceh Selatan ini untuk memastikan legalitas dokumen dan tujuan mereka.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Rieka menuturkan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional.