DPR Gelar Rapat Evaluasi Haji Secara Tertutup

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan agar ke depan pelaksanaan haji dapat lebih maksimal.

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan agar ke depan pelaksanaan haji dapat lebih maksimal.

DPR Gelar Rapat Evaluasi Haji Secara Tertutup

Ketua Tim Pengawas Haji 2024, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Rapat evaluasi tersebut mulanya digelar secara terbuka, namun Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis meminta agar rapat digelar secara tertutup.

"Untuk itu saya minta supaya kita lebih leluasa untuk berbicara, saya minta supaya rapat ini tertutup," kata John Kenedy Azis saat rapat.

Dia menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan agar ke depan pelaksanaan haji dapat lebih maksimal.

"Bahwa rapat hari ini adalah rapat yang kita tunggu-tunggu untuk evaluasi haji dan mudah-mudahan melalui rapat ini kita akan menemukan suatu langkah suatu rencana untuk haji ke depan supaya lebih baik lebih nyaman dan lebih manusiawi," ucap dia.

Sebelumnya, Pengawas (Timwas) Haji DPR Rl segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji setelah kembali dari Makkah dan Madinah.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan, langkah pembentukan Pansus tersebut diambil setelah ditemukan banyak masalah yang terus berulang dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya.

Dia menyebutkan, hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia. Masalah-masalah tersebut ditemukan di berbagai prosesi haji, khususnya di Arafah, Muzdaliah, dan Mina (Armuzna).

"Setiap tahun masalah yang sama terus berulang. Kami menemukan banyak kendala dalam prosesi haji di Armuzna. Oleh karena itu, Pansus Haji harus segera dibentuk setelah kami kembali (ke Indonesia)," kata Sally dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (18/6).

Anggota Komisi VIII itu menjelaskan, Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi juga oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Karena BPKH memegang tanggung jawab besar terkait pengelolaan dana jemaah haji," kata Sally.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, mendapat laporan dari jemaah terkait fasilitas tenda di Mina, Arab Saudi. Salah satu yang dipermasalahkan adalah soal air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di tenda.

"Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC dimana-mana," kata Muhaimin di Mina, Arab Saudi, Senin (17/4).

Selain itu, masalah lainnya yang dilaporkan ke Muhaimin, juga terkait tenda yang melebihi kapasitas. Muhaimin mengatakan, kasur di tenda juga tidak sesuai jumlah jemaah.

"Kemudian over capacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan," ucap Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, sejauh ini hanya laporan soal kurangnya fasilitas saja yang ia terima. Laporan mengenai jemaah terkena heatsroke hingga meninggal dunia, tidak ada.

Dia juga telah mewanti-wanti Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar menyiapkan fasilitas dengan baik. Sejumlah fasilitas juga telah disoroti oleh Timwas DPR. Mulai dari tenda yang melebihi kapasitas, transportas Armuzna, hingga katering untuk jemaah.