Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji

Puan Maharani menyinggung kemungkinan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Pansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan

Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penyebab Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji akhirnya dibentuk.

DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

Mu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Yaqut tidak menjawab apakah yang dibahas bersama Jokowi mengenai Pansus haji.

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Bantuan yang menjadi wujud solidaritas Indonesia ini diharapkan dapat meringankan beban warga di ketiga negara yang dilanda konflik tersebut.

Perundungan itu diduga menjadi penyebab dr Aulia bunuh diri di kosnya pada Agustus lalu.

Pada 2 Juli 2024 lalu, Presiden Jokowi menandatangani UU No.4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Bagikan Bansos Lewat Situs Judi Online

Selama di Tanah Suci, Muhadjir memeriksa berbagai fasilitas pelayanan haji, mulai dari transportasi, akomodasi hingga pelayananan kesehatan.

Muhadjir menyebut lokasi tanah longsor tidak layak menjadi tempat tinggal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Fuad Hasan Masyhur untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, sebuah langkah penting setelah pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma

Pansus Angket Haji pada DPR dibentuk pada 2024 untuk mendalami indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.

Pansus Angket Haji DPR RI mengharapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisi posisi

Banyak lobby dari pihak luar agar pansus berproses secara lunak tanpa menyinggung lainnya

Dia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.

"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk