LIVE

DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024

Pimpinan DPR telah menyetujui agar pansus dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024.

dpr
DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024
DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 (merdeka.com)

"Kami menyetujui untuk dibuat pansus," kata Rachmat Gobel.

haji
haji © 2024 maverick

DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menyampaikan, pimpinan telah menyetujui agar pansus dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024. 


"Saya kira karena Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR RI) sudah mengatakan buat pansus, kami menyetujui untuk dibuat pansus," kata Rachmat Gobel saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Mulanya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna hari ini. Dia membeberkan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan haji..

Dalam interupsi itu, John Kennedy Azis turut menyoroti soal penambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia.

Pemerintah dan DPR menggelar rapat bersama untuk membahas biaya haji 2024. Adapun rapat itu berlangsung pada 27 November 2023 lalu. 

Pada rapat itu, disepakati juga bahwa kuota haji normal Indonesia adalah sebanyak 221 ribu ditambah dengan kuota tambahan 20 ribu. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia mencapai 241 ribu.

Namun, kata dia, tiba-tiba, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru dengan membagi kuota tambahan 20 ribu tersebut menjadi dua bagian, yakni 10 ribu untuk kuota reguler dan 10 ribu lainnya untuk haji khusus.

Di samping itu, ada permasalahan haji yang lain seperti tenda over kapasitas yang ada di Mina dan Arafah.

Kemudian ada persoalan makanan dan transportasi tak pernah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.


"Oleh karena itu dan ini juga sudah pada rapat kami pada tanggal 12 Juni yang lalu di Arab Saudi yang ketika itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk kami bersepakat untuk membuat pansus untuk mengatasi permasalahan tentang haji ini," katanya.


Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Inggris vs RD Kongo: Harry Kane Lewati Rekor Gol Pele di Piala Dunia

{{caption}}
Sidang Dokter Tifa, Pengunjung Tak Bisa Masuk Nobar Depan Pengadilan

{{caption}}
Status Tanggap Darurat Kebakaran TPA Jatiwaringin Ditetapkan

{{caption}}
Kronologi Lansia Tertabrak Kereta di Bogor

{{caption}}
KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan di Kasus Bupati Kuansing

{{caption}}
Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

Topik Terkait
{{caption}}
Evaluasi Haji 2025, Puan Maharani Singgung Opsi Pembentukan Pansus DPR

Puan Maharani menyinggung kemungkinan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Puan Maharani
{{caption}}
Lengkap, Ini Poin-Poin Krusial Rekomendasi Pansus Haji DPR

Pansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan

Pansus Haji
{{caption}}
Marwan Jafar PKB Sebut Ada Sosok 'Hantu' yang Intervensi Pansus Hak Angket Haji

Banyak lobby dari pihak luar agar pansus berproses secara lunak tanpa menyinggung lainnya

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Pansus Haji Hanya Punya Waktu Sebulan untuk Hasilkan Kesimpulan

Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

Pansus Haji
{{caption}}
Nusron Wahid Terpilih Jadi Ketua Pansus Angket Haji

Menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024

Pansus Angket Haji
{{caption}}
VIDEO: Gus Yahya Curigai Pansus Haji DPR Dimotori Cak Imin "Marah Sama PBNU, Adik Saya Diincar"

DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

Gus Yahya
{{caption}}
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Kata Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji 2024

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU
{{caption}}
Jokowi: Pansus Angket Haji 2024 Hak DPR

Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.

Jokowi
{{caption}}
Pansus Haji Gandeng Polri Jika Pihak yang Dipanggil Menolak atau Mangkir

Salah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.

Pansus Haji
{{caption}}
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif

Menko Muhadjir Effendy
{{caption}}
FOTO: DPR Bahas Mitigasi Ekonomi Bersama Pemerintah

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

berita foto
{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

berita update
{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
KPK Targetkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

dugaan korupsi
{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji dalam Kasus Kuota Haji Kemenag, Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

haji 2023 2024
{{caption}}
Pansus Haji DPR Pernah Peringatkan Soal Kuota Haji 2024

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

berita update
{{caption}}
KPK Perkaya Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Temuan BPK

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

bpk
{{caption}}
KPK Telusuri Cara Pesan Akomodasi, Terkuak Dugaan Korupsi Haji Kemenag Rugikan Negara Triliunan Rupiah?

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

biro perjalanan haji
{{caption}}
Terungkap! Dirjen Hilman Latief Diperiksa 11 Jam oleh KPK Terkait Penyelidikan Haji Kemenag, Apa Saja yang Digali?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

haji 2023