DPR Cecar BPJPH Soal Kelangkaan Juleha, Begini Jawaban Haikal Hasan

Kritik tajam datang dari anggota Komisi VIII Nanang, yang langsung mempertanyakan keseriusan BPJPH dalam mengadakan pelatihan.

Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berlangsung panas. Para anggota DPR menyoroti masalah kelangkaan Juru Sembelih Halal (Juleha) bersertifikat di lapangan, yang dianggap sangat lambat ditangani oleh pemerintah.

Kritik tajam datang dari anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra, yang langsung mempertanyakan keseriusan BPJPH dalam mengadakan pelatihan.

"Pak kapan sih ada pelatihan Juleha? Karena kami sudah tiap hari kerjanya motong, tapi tidak bersertifikat," ujar Nanang dalam rapat tersebut.

Ia juga mengkritik sistem pelatihan yang terpusat, yang dinilainya tidak akan mampu mengejar kebutuhan Juleha di seluruh Indonesia. "Saya tanya ke teman BPJPH pelatihannya terpusat. Kalau terpusat setahun hanya 100 juleha, kapan selesainya?" tanyanya.

Daerah Krisis Juleha

Kekhawatiran serupa disampaikan Hj Lale Syifaun Nufus dari Fraksi Gerindra. Ia menyebut jumlah Juleha masih terbatas dan kompetensinya banyak yang belum sesuai standar penyembelihan halal.

"Belum optimalnya program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi Juleha dari pemerintah, akibatnya banyak proses penyembelihan dilakukan tenaga non sertifikasi yang belum memahami standar halal dan higenitas," tegasnya.

Kondisi kritis ini diperjelas oleh Alimudin, juga dari Fraksi Gerindra, yang memaparkan data di Maluku. "Di Maluku dari sekian RPU (Rumah Potong Unggas) dan RPH (Rumah Potong Hewan), hanya 1 saja Juleha yang bersertifikat," ungkapnya.

Anggaran BPJPH Jadi Sorotan

Sumber masalah ini rupanya mengerucut pada satu hal, yaitu anggaran. Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP, Selly Andriany, mengaku terpaksa bergerak sendiri tanpa bantuan dana dari BPJPH untuk melatih Juleha.

"Tahun sekarang saya bikin pelatihan Juleha 150 orang, tapi enggak pakai duitnya babeh (Ketua BPJPH), kerjasama dengan BPKH dengan LPH UIN, kalo mengandalkan dr BPJPH tidak ada duitnya," ujar Selly dengan nada tinggi.

Hal ini sejalan dengan temuan Pak Nur, yang berhasil menjalankan program "1 Desa 1 Juleha" bahkan didorong 2 Juleha per desa hingga mencetak 317 Juleha bersertifikasi BNSP. Namun, ia menegaskan, "Saya menggunakan dana dari desa, berarti dana dari desa bisa dimanfaatkan."

Jawaban Haikal Hasan

Menanggapi kritik dan temuan tersebut, Kepala BPJPH Haikal Hasan atau akrab disapa Babeh Haikal akhirnya secara terang-terangan mengakui kondisi lembaganya.

"Untuk Bu Seli, kalau ibu katakan melatih 150 Juleha, memang dana enggak ada di kita bu," ujar Babeh Haikal.

Ia menjelaskan bahwa selama ini program pelatihan Juleha yang berjalan murni hasil kolaborasi dan bantuan dari pihak eksternal, seperti Bank Indonesia.

"Pa Nur juga termasuk orang yang kolaboratif datang kepada kami dan akan melakukan pelatihan. Cuma belum banyak ya pak, diperbanyak ya pak sesuai dengan janji 86.000 desa," ujar Babeh Haikal.

Mendesaknya kebutuhan ini, Alimudin mengusulkan agar BPJPH mengakomodir pelatihan di daerah atau mempertimbangkan solusi alternatif.

"Di Sumatera Utara selama berabad-abad Juleha dari kampung itu. Bagaimana kalau pendamping halal diajarin Juleha?" usul Alimudin.

Reporter magang : Muhammad Naufal Syafrie