DPR: Belum Ada Penjelasan Resmi Penundaan Haji 2026 dari Arab Saudi

Komisi VIII DPR tetap optimis persiapan haji 2026 akan berjalan lancar sebagaimana rencana.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri mengatakan, hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng) terus dipantau ketat.

Komisi VIII DPR tetap optimis persiapan haji 2026 akan berjalan lancar sebagaimana rencana. Hal ini dikarenakan belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi seperti yang terjadi pada masa pandemi covid-19 sebelumnya.

"Kami di Komisi VIII terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, termasuk aspek regulasi, teknis, dan pembiayaan, serta kesiapan secara terencana yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah. Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah," kata Abidin dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan kejelasan informasi bagi jemaah. Dia meminta pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

"Sambil menjaga agar pelayanan jemaah tetap optimal tanpa mengurangi kuota atau kualitas," ujarnya.

Komisi VIII ditegaskannya berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan, dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia.

Pemerintah Siapkan Skenario

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaran ibadah haji 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Dahnil juga menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

"Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April," jelas Dahnil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3).

Pemerintah menyiapkan skenario agar kloter pertama haji dapat diberangkatkan pada 22 April 2026. Dahnil menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.

"Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan," tuturnya.

Skenario Penundaan Haji

Selain itu, skenario yang disiapkan berupa penundaan keberangkatan seperti yang pernah dilakukan saat Covid-19. Hal ini dilakukan apabila eskalasi di Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jemaah haji Indonesia.

"Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden," kata Dahnil.

Dahnil juga membuka kemungkinan rute penerbangan jemaah haji menuju Arab Saudi akan dialihkan melalui Afrika. Namun, hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan otoritas penerbangan Arab Saudi maupun negara-negara lainnya.

"Kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan kan ada rute yang berbeda," ujarnya

"Misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," tutup Dahnil.