Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Minta Supervisi Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Jabar

Dedi mengaku bareng KPK membahas soal normalisasi sungai, penyelamatan aset negara dan upaya melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Pantauan di lokasi, Dedi tiba pukul 08.43 WIB bersama rombongan terbatas.

"Saya (hendak) bertemu ke bidang pencegahan,” kata Dedi kepada awak media di lokasi, Kamis (11/12).

Dedi menjelaskan, hal yang akan diperbincangkan oleh KPK hari ini adalah soal normalisasi sungai, penyelamatan aset negara dan upaya melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara.

“Kita kan mitra (dengan KPK), ke bidang pencegahan ada kerjasama. Hari ini saya (bersama) teman-teman perkebunan dan Perhutani,” jelas dia.

Dedi menegaskan, selama dirinya menjabat, concern utamanya adalah mengembalikan kembali fungsi lahan di Jawa Barat agar sesuai dengan aturan berlaku. Harapannya, dengan konservasi dan penataan lingkungan yang lebih baik, maka fungsi hutan dan perkebunan bisa kembali dan Jawa Barat bisa terhindar dari ancaman bencana.

“Jawa Barat sejak saya memimpin cocern dengan konservasi , penataan lingkungan, dalam hal ini kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara , mau pun oleh BUMN maka saya meminta jajaran BUMN seperti, PTPN, BBWS, kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai hutan dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” kata Dedi.

Soroti Alih Fungsi Lahan

Dedi juga menggandeng KPK terkait maraknya alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat. Menurut dia, persoalan banjir, khususnya di Bandung, sudah menjadi kejadian tahunan yang tak kunjung terselesaikan. Sebaliknya, kondisi tersebut semakin memburuk akibat pesatnya perubahan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Dia menyebut, di wilayah Bandung kota hampir tidak tersedia lagi sawah, rawa, maupun danau. Seluruhnya telah berganti menjadi kawasan permukiman atau kompleks perumahan elit dengan mengeruk lahan dari wilayah yang lebih rendah.

"Pertanyaannya, tanah untuk menguruk itu diambil dari mana? Dari tempat lain. Akibatnya, wilayah lain mengalami penurunan permukaan, sementara kawasan elit meninggi. Ketika hujan tiba, yang menjadi korban adalah daerah yang permukaannya turun," kata Dedi.

Akibatnya, lanjut Dedi, warga yang terdampak banjir di Bandung umumnya tinggal di daerah aliran sungai (DAS) seperti wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan PSDA. Karena itu, Pemprov Jawa Barat mulai melakukan langkah relokasi untuk warga di kawasan rawan banjir tersebut.

“Sekarang sudah disiapkan tempat kontrak selama satu tahun untuk warga yang direlokasi. Setelah itu kita akan melakukan pembebasan lahan,” kata dia.

Dedi memastikan, lahan yang dibebaskan nantinya akan digunakan untuk melebarkan sungai, menambah ruang resapan air, hingga membangun embung-embung baru. Dengan upaya tersebut, dia berharap Jawa Barat tidak terus-menerus berhadapan dengan banjir setiap tahun.

"Diperkukan solusi jangka panjang melalui penataan ulang kawasan dan pengendalian alih fungsi lahan," jelas dia.

Soroti PTPN

Dedi juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan di Ciwidey, terutama di area milik PTPN. Ia menyebut banyak pohon teh yang ditebang dan diganti menjadi kebun sayur, termasuk sebagian kawasan hutan yang turut beralih fungsi.

“Ini yang akan kita hentikan. Lahan-lahan itu akan kita kembalikan menjadi perkebunan teh dan tanaman keras. Pengelolaannya nanti dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,” tegas dia.

Dia meyakini, koordinasi dengan KPK dapat memastikan proses penataan ulang lahan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun lingkungan.

"Concern kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal dalam pendangan saya. Jadi kita sudah mengingatkan pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO (kerja sama operasional) pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri. Ini kita sudah minta hentikan," tandas Dedi.