Gubernur Dedi Mulyadi Geram Alih Fungsi 1000 Ha di Puncak Picu Banjir Bandang: Jangan Cuma Pikirkan Keuntungan Jangka Pendek!

Alih fungsi lahan meningkatkan risiko bencana di tengah puncak musim hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan upaya konservasi sembari menghentikan aktivitas pembangunan di dataran tinggi.

Terbaru, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, banjir merendam 258 rumah dan bangunan sekolah akibat air Sungai Cimanceri, Kabupaten Bogor meluap pada Minggu (2/3). Lalu, 137 unit rumah di Desa Rawapanjang dan 119 unit rumah di Desa Tugu Selatan juga terendam banjir.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengungkapkan, banjir tersebut berdampak kepada enam warga di Desa Sukasari dan 547 warga di di Desa Rawapanjang.

“Selanjutnya, ada 423 jiwa di Desa Tugu Selatan yang terdampak banjir serta satu orang atas nama Asep Mulyana (59 tahun) asal Desa Citeko yang dinyatakan hilang terbawa arus,” kata dia.

"Masyarakat diimbau hati-hati, waspada, Jabar masih dalam periode musim hujan," ucap Hadi.

Selain peristiwa banjir, Kabupaten Bogor juga diterpa bencana alam longsor di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Kemudian, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja. Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya. Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk. Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas.

Kemudian, ada 13 bangunan dan fasilitas umum rusak berat hingga ringan. Hadi memastikan, semua peristiwa ini tidak ada korban jiwa.

1000 ha Lahan Beralih Fungsi

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku belum mengetahui penyebab meluapnya Sungai Jayanti. Hanya saja, ia menduga bahwa semua ini disebabkan karena alih fungsi lahan di wilayah yang seharusnya dilindungi.

"Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari 1.000 hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan," tegasnya.

Dalam waktu dekat ia berencana berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PTPN dan Perhutani Jabar membahas permasalahan ini.

"Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sejak zaman kolonial, Belanda menanam teh di kawasan ini bukan hanya untuk produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan lahan," katanya.

Selain banjir, Dedi Mulyadi menyoroti bencana pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang berdampak terhadap 92 kepala keluarga, 55 rumah rusak berat dan dua sarana ibadah yang turut mengalami kerusakan. Saat ini, 45 kepala keluarga mengungsi di kantor desa, sementara 43 lainnya memilih tinggal di rumah kerabat terdekat.

"Kami memastikan kebutuhan warga terdampak, terutama kebutuhan pokok untuk sahur dan buka puasa selama Ramadan, tetap terpenuhi," ujar Dedi Mulyadi.