Daftar Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028, Ada Nama Eks Pimpinan KPK

Proses verifikasi bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan untuk Kongres PWI 2025 telah rampung, menghasilkan dua pasangan kandidat yang siap bertarung. Siapa yang akan memimpin PWI selanjutnya?

Jangka waktu seleksi adalah paling lama 20 hari kerja.

BPPA meminta masyarakat untuk memberikan masukan atas nama-nama calon anggota Dewan Pers tersebut hingga 27 Februari 2025.

Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers resmi membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028.

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Dalam upacara pelantikan, ratusan anggota DPR dan DPD mengucap sumpah dan janji. Salah satunya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang mereka wakili.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029.

Timsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa lembaga.

Menko Polhukam RI di Jakarta, Jumat, mengumumkan sembilan nama Pansel Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024–2028.

Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).

Dunia pers Indonesia berduka atas kepergian Zulmansyah Sekedang, seorang penjaga marwah pers yang dikenal berintegritas dan memiliki sikap legowo, meninggalkan warisan penting bagi jurnalisme nasional.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di Muara Teweh, Barito Utara, pada Mei 2026, sebagai upaya nyata meningkatkan profesionalisme insa

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menekankan verifikasi, independensi, dan etika sebagai kunci utama dalam praktik Etika Jurnalisme. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kewajiban wartawan di tengah dinamika informasi yang cepat.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Gelombang PHK media konvensional kian masif. Dewan Pers menyoroti PHK media akibat dominasi platform global yang menyedot iklan, mendesak pemerintah segera hadirkan regulasi adil.

Dewan Pers menerima hingga 10 aduan setiap hari terkait sengketa pemberitaan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendesak media perkuat profesionalisme dan etika media pers agar kepercayaan publik tidak luntur.