Cek Kesiapan Penyelenggaraan Haji, Menag Bertolak ke Saudi
Kementerian Agama terus mematangkan layanan haji, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan berbagai layanan lainnya di Arab Saudi.
haji 2024
Tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia mencapai 241.000 orang.
Cek Kesiapan Penyelenggaraan Haji, Menag Bertolak ke Saudi
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bertolak ke Arab Saudi untuk mengecek berbagai kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. Tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia mencapai 241.000 orang.
"Saya ingin cek sejauh mana kesiapan haji di Saudi. Selain itu, sebenarnya saya juga ingin melihat peraturan Nusuk bagaimana terkait umrah backpacker yang sekarang jadi isu," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (21/3).
- Kemenag Minta Petugas Perlakukan Jemaah Haji Seperti Orang Tua Sendiri: Dalam Kondisi Apapun Jangan Dimarahi
- Menag Yaqut: Semua Layanan Jemaah Haji Sudah Siap
- Dibatasi, Kuota Jemaah Haji Indonesia Ikut Murur saat Mabit di Muzdalifah Sudah Terisi 60 Persen
- Sedih, Begini Prosesi Pemakaman Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal di Tengah Laut Zaman Dulu
- Fakta Menarik Wisma Perdamaian, Bangunan Kuno Milik Pemprov Jateng yang Dulu jadi Tempat Tinggal Petinggi VOC
- Mewahnya Rumah Baru Luna Maya, 3 Lantai dengan Pemandangan Lapangan Golf, Ini Potretnya
Saat ini, jajaran Kementerian Agama terus mematangkan layanan haji, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan berbagai layanan lainnya di Arab Saudi.
Perihal umrah backpacker, Menag akan meninjau kesesuaian regulasi antara peraturan dari Arab Saudi dengan Indonesia.
Saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, 18 Maret 2024, Menag menyampaikan perlu disediakan regulasi yang mengatur terkait meningkatnya fenomena umrah backpacker.
"Tujuan dan sasarannya adalah bagaimana setiap warga negara yang umrah terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamanannya, termasuk jamaah umrah backpacker," kata Menag.
Ia berharap regulasi yang akan disusun dibuat pantas, tepat, dan baik, serta mampu mengakomodasi kebutuhan jamaah umrah, terutama perlindungan jemaah.
Dalam proses penyusunannya, Menag menuturkan bahwa Kementerian Agama akan mengkoordinasikan secara bersama seluruh PPIU, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
"Apabila dibutuhkan, dibangun sistem yang baik dan terintegrasi, dengan PPIU, PIHK dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jamaah, terutama yang akan umrah," ujar Menag.
