BPTPH Kalsel Terjunkan Tim Bantu Petani Terdampak Banjir, Ribuan Hektare Lahan Puso

Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Kalsel bergerak cepat menerjunkan tim ke lapangan untuk membantu petani yang lahannya terdampak banjir sejak akhir 2025 hingga Januari 2026. Simak upaya penanganan dan bantuan yang disiapkan untuk

Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menerjunkan tim ke lapangan untuk membantu para petani yang lahannya terdampak banjir. Tim ini tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, fokus pada penanganan dampak banjir yang terjadi sejak akhir 2025 hingga Januari 2026. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan pendataan dan penanganan cepat bagi sektor pertanian yang krusial bagi daerah.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menjelaskan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) langsung turun ke lapangan. Mereka melakukan inventarisasi dan pemantauan intensif terhadap dampak banjir, khususnya pada tanaman pangan dan hortikultura. Pendataan ini menjadi dasar utama untuk penanganan lebih lanjut dan penyaluran bantuan kepada petani.

Koordinasi erat juga terjalin antara BPTPH Kalsel dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah mempercepat proses pendataan, verifikasi lapangan, dan penanganan komprehensif bagi petani yang terdampak. Upaya bersama ini diharapkan dapat menekan kerugian dan mempercepat pemulihan sektor pertanian di Kalsel.

Pendataan dan Luas Lahan Pertanian Terdampak Banjir

Petugas POPT BPTPH Kalsel telah bekerja keras mengumpulkan data dampak banjir di seluruh wilayah. Hingga akhir 2025, hasil pendataan sementara menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 hektare lahan pertanian di Kalsel terdampak banjir. Angka ini mencerminkan skala kerusakan yang signifikan pada sektor pertanian di provinsi tersebut.

Dari total lahan yang terdampak tersebut, sekitar 7.000 hektare di antaranya tercatat mengalami puso atau gagal panen. Kondisi puso ini tentu menimbulkan kerugian besar bagi para petani dan mengancam ketahanan pangan lokal. Kerugian akibat puso ini memerlukan perhatian serius dan penanganan cepat dari pemerintah daerah.

Memasuki awal 2026, bencana banjir kembali melanda dan berdampak pada sektor pertanian. Luasan lahan terdampak sementara pada Januari 2026 tercatat lebih dari 1.400 hektare. BPTPH Kalsel masih terus memantau status puso untuk lahan yang baru terdampak ini, mengingat sebagian besar tanaman masih berada di fase awal pertumbuhan.

Koordinasi dan Bantuan untuk Pemulihan Petani

BPTPH Kalsel tidak bekerja sendiri dalam menghadapi dampak banjir ini. Lembaga tersebut terus berkoordinasi intensif dengan DPKP Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi ini penting untuk memastikan proses pendataan dan verifikasi lapangan berjalan lancar serta bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

DPKP Kalsel juga telah mengonfirmasi akan menyalurkan bantuan kepada petani yang terdampak banjir. Bantuan ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyaluran bantuan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil verifikasi data di lapangan.

Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk hadir dan memberikan dukungan penuh kepada petani terdampak. Melalui inventarisasi, pemantauan, dan pendampingan yang berkelanjutan, BPTPH Kalsel berharap dampak banjir dapat ditekan. Tujuannya adalah mendorong petani untuk segera kembali melakukan tanam demi menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan daerah.

Sumber: AntaraNews