Biar Enggak Lelah Dinas Jauh, Kepsek di Jabar Akan Dipindahkan ke Daerah Asal
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyebut penempatan yang terlalu jauh selama ini berdampak pada efektivitas dan kenyamanan para kepala sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah merancang kebijakan rotasi besar-besaran untuk para kepala sekolah SMA dan SMK. Rencana ini akan memindahkan mereka ke daerah asal masing-masing, sebagai upaya mengurangi beban kerja akibat penugasan di luar domisili.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyebut penempatan yang terlalu jauh selama ini berdampak pada efektivitas dan kenyamanan para kepala sekolah.
"Pertama adalah penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumahnya, harus segera dievaluasi. Mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing itu yang pertama, karena itu membebani ya," ujar Dedi di Sabuga ITB, Rabu (20/8).
Terpisah, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, memastikan rencana tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kendati begitu, ia tidak memungkiri proses bisa jadi memakan waktu yang tidak sebentar hingga dapat terealisasi.
"Ini lagi diselesaikan Disdik, usulan sudah ke BKD. Dalam 1-2 hari ini kami akan finalisasi untuk memastikan sesuai harapan Pak Gubernur, didekatkan, karena memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Geser satu kepala sekolah pasti rangkaiannya panjang," ujar Herman.
Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan kinerja sekolah. Apabila efektif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bakal berupaya memindahkan guru agar bertugas di sekitar domisilinya.
"Nanti sambil berjalan tentu guru-guru juga kita ihtiarkan untuk didekatkan ke rumahnya masing-masing. Tentu tanpa mengorbankan kualitas pelayanan pendidikan," ucapnya.
Untuk itu, dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah mengkaji terkait dampak perpindahan ini. Jangan sampai ada ketimpangan jumlah tenaga pengajar antara satu sekolah dengan yang lainnya.
"Tapi jangan sampai nanti ada kekurangan guru di satu sisi, ada kelebihan guru di yang lain. Kan harus menjamin tadi pelayanan pendidikannya tidak terganggu," katanya.