Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo akan mewajibkan pelatihan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan pelatihan tersebut nantinya akan difokuskan untuk para ASN baru.

Sebagai informasi, Bela Negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat bela negara. Dia menekankan, bela negara bukan semata tugas TNI dan Polri.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini didominasi kaum minelial. Sehingga, diperlukan peran generasi muda untuk menjaga bumi.

Monumen tersebut terbengkalai sejak awal mulai dibangunnya pada 2006 ini. Monumen tersebut rencananya terdapat di Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 Ha

"Saat ini bela negara juga dilakukan para tenaga kesehatan, petugas lintas dinas, para pemuda, seluruh warga sesuai hobi, minat dan bakatnya,"

Menurut Muhadjir, mahasiswa adalah ujung tombak dalam upaya membela negara. Oleh sebab itu, pendidikan bela negara di lingkungan kampus harus diperkuat untuk membentengi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Selain sikap bela negara, seorang mahasiswa juga penting memiliki sikap keberanian sehingga terbentuk mental dan jiwa kepemimpinan.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Kalau tujuan pendidikan militer untuk mempersiapkan komando cadangan alias Komcad maka proses pendaftaran, seleksi, pembentukan, dan pengesahan harus dilakukan sesuai ketentuan UU PSDN yang berlaku.

Melalui program tersebut, Kemendikbud menginginkan mahasiswa diberikan ruang untuk menggunakan haknya menjadi bagian dari Komcad pertahanan negara.

"Karena Pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sendiri sifatnya sukarela. Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," tegasnya.

Wacana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar pendidikan militer masuk dalam mata perkuliahan mendapat reaksi beragam dari pelbagai mahasiswa.

Dede menjelaskan saat ini Komisi X sedang bekerjasama dengan Kemendikbud mengembangkan pendidikan di Indonesia, seperti program belajar Pancasila, merdeka belajar, termasuk pengabdian kepada masyarakat langsung yang semua membuat para mahasiswa cukup padat kegiatannya.

Lebih lanjut, kecintaan terhadap negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Rongrongan paham radikalisme harus diantisipasi karena mengancam kedaulatan negara. Diperlukan peran serta masyarakat untuk bersama-sama melawan paham radikalisme sebagai bentuk bela negara.

"Rakyat menjadi komponen penting dan strategis dalam bela negara," kata Jazuli.