BGN Buka Suara Terkait Tujuh Dapur MBG di Sampang Berhenti Operasional
Tujuh SPPG itu berhenti beroperasi, karena tidak memiliki modal cukup, akibat anggaran dari BGN belum cair.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan kasus tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sampang, Madura, Jawa Timur, sempat berhenti beroperasi karena ada pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang saat meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta yang bergulir kembali mulai hari ini, Kamis (8/1), menepis bahwa pemberhentian operasional tersebut karena kurangnya modal atau anggaran dari BGN.
“Jangankan di Madura, yang lain juga ya (sempat berhenti operasional), jadi kalau itu lebih ke masalah teknis. Jadi itu enggak ada (akibat kurang modal), uangnya ada kok, buktinya sekarang bisa jalan lebih besar lagi, jadi waktu itu ada pergantian petugas, namanya PPK, ini masalah teknis,” kata Nanik, sebagaimana dikutip dari Antara.
Nanik menjelaskan, permasalahan tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh permasalahan teknis keuangan karena SPPG terlambat mengajukan proposal.
“Jadi masalah teknis di keuangan, sehingga ada keterlambatan pengiriman. Keterlambatan itu mengapa bisa terjadi? Karena anak-anak SPPG ini kalau mau minta uang itu harus mengirim proposal, nah, ada yang karena proposalnya telat. Begitu telat satu hari, dia bisa terlambatnya 10 hari. Mengapa? Karena dikirimnya per 10 hari sekali,” papar Nanik.
Tujuh Dapur MBG Berhenti Beroperasi
Sebelumnya, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sudarmanto mengatakan tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhenti beroperasi atau tidak mendistribusikan makanan ke sekolah.
"Jumlah SPPG yang berhenti beroperasi ini sesuai dengan laporan tim Satgas MBG di lapangan yang kami terima hari ini," kata Sudarmanto dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Sampang, Jawa Timur, Selasa (6/1).
Dia menyebutkan, total jumlah SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sampang sejak program itu dicanangkan sebanyak 81, dan hingga 6 Januari 2026 ini yang beroperasi tinggal 74 SPPG.
Sudarmanto menuturkan tujuh SPPG itu berhenti beroperasi, karena tidak memiliki modal cukup, akibat anggaran dari BGN belum cair.
"Kami dari Satgas MBG Pemkab Sampang telah menyampaikan ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran distribusi MBG tujuh SPPG yang menyatakan berhenti, karena kekurangan dana," kata dia.