Operasional Dua SPPG di Tulungagung Terhenti Akibat Dana SPPG Belum Cair

Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Penghentian ini terjadi karena dana bantuan operasional dari pemerintah pusat belum juga cair hingga saat ini.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, pada Jumat (13/2), mengonfirmasi SPPG Wates di Kecamatan Sumbergempol dan SPPG Bendosari di Kecamatan Ngantru terdampak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelancaran program gizi.

Sebrina menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana ini bukan karena pengajuan proposal dari SPPG. Permasalahan utama bersumber dari perubahan sistem anggaran di tingkat pusat yang masih transisi.

Sebrina Mahardika menegaskan bahwa penghentian operasional sementara beberapa SPPG ini murni karena keterlambatan penerimaan dana operasional. Ia secara spesifik membantah bahwa hal ini diakibatkan oleh masalah pengajuan proposal dari pihak SPPG.

Dana operasional untuk SPPG bersumber langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan secara langsung ke masing-masing rekening SPPG. Keterlambatan ini, menurutnya, adalah imbas dari perubahan sistem anggaran yang sedang diterapkan di tingkat pusat.

Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Tulungagung saja. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga tengah menghadapi tantangan yang sama, yakni masa transisi sistem penyaluran dana dari pemerintah pusat.

Secara teknis, setiap SPPG yang telah mengajukan proposal sesuai jadwal seharusnya menerima dana melalui mekanisme virtual account. Sistem ini dirancang dengan fitur auto top-up untuk memastikan ketersediaan dana operasional.

Fitur auto top-up memungkinkan dana akan secara otomatis ditambahkan ke rekening virtual ketika saldo yang tersedia mendekati batas tertentu. Ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan operasional tanpa hambatan berarti.

Namun, saat ini sistem tersebut masih dalam masa peralihan dan penyesuaian. Meskipun mekanisme virtual account telah ada, proses transisi ini mengakibatkan terhambatnya pencairan dana secara otomatis, sehingga dana SPPG belum cair.

Akibat belum cairnya dana operasional, kedua SPPG yang terdampak tidak dapat melakukan pembelian bahan pangan. Padahal, bahan pangan ini sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Situasi ini tentu saja mengganggu jalannya program vital yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya di wilayah Tulungagung. Ketersediaan bahan pangan adalah inti dari operasional SPPG.

Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung meminta pengelola SPPG yang terdampak untuk tetap bersabar. Mereka diharapkan dapat menunggu proses penyesuaian sistem hingga pencairan dana kembali normal dan program dapat berjalan lancar.

Sumber: AntaraNews