Berbusana Nuansa Pink, Emak-Emak Warga Kampung Kota Geruduk DPRD Jabar
Yang mencolok dari massa, ialah keberadaan sejumlah emak-emak yang mengenakan pakaian warna pink.
Aksi unjuk rasa kembali mewarnai depan Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (4/9). Kali ini, ratusan massa dari berbagai komunitas warga kampung kota turun ke jalan, tergabung dalam Forum Dago Melawan, Cipedes Melawan, Taman Sari Bersatu, serta Suka Haji Melawan, menyuarakan penolakan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi di wilayah permukiman mereka.
Yang mencolok dari massa, ialah keberadaan sejumlah emak-emak yang mengenakan pakaian warna pink. Warna ini telah jadi identik dengan gelombang aksi belakangan. Di media sosial, publik marak menggunakan warna tersebut dalam filter foto diri dipadukan warna hijau. Mereka menyebut warna tersebut pink Brave dan Green Hero.
Sejumlah emak-emak yang mengenakan kaos warna pink itu turut ambil bagian dalam aksi, seperti menyampaikan orasi. Tidak hanya itu, unjuk rasa tersebut diwarnai dengan tindakan simbolis berupa pelemparan sejumlah kantong plastik berisi sampah ke halaman DPRD Jabar sebagai kekecewaan massa.
"Judul kita ke DPRD adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak menganggap gedung ini adalah kantor perwakilan rakyat, tapi anggapan kami gedung ini adalah tempat sampah,” ungkap Angga, saat dijumpai wartawan di titik aksi.
Koordinator aksi, Angga, mengatakan aksi ini digelar di antaranya untuk merespons situasi sosial yang terjadi belakangan. Ia pun menilai respons yang dilakukan para legislator mengecewakan. Angga juga menyorot isu terkait korupsi. Di sisi lain, ia mengungkapkan kekhawatiran atas potensi darurat militer.
"kami serukan untuk militer kebalikan ke barak dan hindari Jawa Barat dari militerisme. Jawa Barat harus anti-militerisme, bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," kata dia.
Adapun dalam aksi tersebut, Angga mengatakan massa membawa 10 tuntutan. Antara lain sebagai berikut:
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan Perjanjlan Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstresi Agustus-September. Kemarähan Rakyat bukan tindakan Terorisme.