Bawa 102 Detenator untuk Bom Ikan, Pria Asal Makassar Ditangkap di Labuan Bajo

Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Deffi Nasution mengatakan, sebanyak 102 detonator atau penutup bahan peledak tersebut dibawa untuk bom ikan

Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Dirpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap seorang pria berinisial M asal Makassar, Sulawesi Selatan karena membawa 102 detenator.

Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Deffi Nasution mengatakan, sebanyak 102 detonator atau penutup bahan peledak (handak) tersebut dibawa untuk bom ikan di perairan NTT.

"Saat itu tersangka M membawa ratusan detonator tersebut ke Kabupaten Manggarai Barat menggunakan kapal motor. M kini telah ditetapkan sebagai tersangka," jelas Irwan Deffi Nasution, Jumat (25/4).

Ia menjelaskan, pelaku merakit alat pengeboman ikan menggunakan bahan-bahan sederhana, lalu dicampur dengan detonator kemudian disimpan dalam botol-botol kemasan.

"Ada yang pakai obat nyamuk, pakai pupuk dan sebagiannya. Bayangkan kalau pakai pupuk untuk bom ikan, ini kan merugikan masyarakat (Petani) kita kan," ujar Kombes Pol Irwan Deffi Nasution.

Ia menegaskan, pihaknya terus menyelidiki siapa otak dibalik kasus penyelundupan ratusan detonator dari Provinsi Sulsel ke NTT ini, untuk memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, karena sangat berpotensi merusak biota laut.

"Kasusnya ini sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT. Detonator itu kalau dirakit ulang maka bisa jadi 700-800 pipet untuk pengeboman ikan," tutup Kombes Pol Irwan Deffi Nasution.

6 Kabupaten Jadi Zona Merah Bom Ikan

Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) tetapkan enam wilayah rawan pengeboman ikan di perairan NTT yaitu Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Kupang dan Rote Ndao.

Tahun 2023 terdapat tiga kasus pengeboman ikan, sedangkan tahun 2024 terdapat dua kasus. Sedangkan di Kabupaten Sikka terdapat tiga kasus bom ikan pada tahun 2023, 2024 dan 2025.

"Selanjutnya Kabupaten Ende sepanjang tahun 2023 hingga 2024 terdapat satu kasus bom ikan, Manggarai Barat terdapat dua kasus pada tahun 2024 dan 2025," jelas Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol Irwan Deffi Nasution, Jumat (25/4).

"Sedangkan wilayah Kupang pada Tahun 2023 ada satu kasus dan Tahun 2024 juga satu kasus. Kabupaten Rote Ndao pada 2023 dan 2024 ada satu kasus," tambahnya.

Sehingga total kasus pengeboman ikan di wilayah perairan Polda NTT pada Tahun 2023 ada enam kasus. Kemudian di Tahun 2024 terdapat tujuh kasus dan empat kasus pada tahun 2025.

"Kami sampaikan bahwa kegiatan bom ikan ini sudah melakukan beberapa upaya antara lain, kami sudah membentuk Bhabinkamtibmas Polair dan tujuannya menyampaikan edukasi kepada warga pesisir," ujar Irwan Deffi Nasution.

Ditpolairud Polda NTT Bentuk Bhabinkamtibmas Perairan

Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Bhabinkamtibmas Perairan di wilayah NTT. Program ini dibentuk sejak bulan Maret 2024 lalu.

Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol Irwan Deffi Nasution menjelaskan, program ini dibentuk sebagai upaya untuk mengedukasi dan pembinaan terhadap masyarakat pesisir, terkait bahaya penggunaan bahan peledak (handak) atau bom ikan, serta keselamatan melaut.

"Biasanya Bhabinkamtibmas itu di darat, tapi program pembentukan Bhabinkamtibmas Perairan ini resmi dibentuk sejak bulan Maret 2024 atau sudah setahun ini," ungkapnya.

Menurut Irwan Deffi Nasution, tujuan utama dari program tersebut yakni untuk menjangkau masyarakat pesisir yang selama ini tidak dijangkau dalam upaya mensosialisasi hukum dan keselamatan melaut.

Anggota Bhabinkamtibmas Perairan ini dibekali dengan pemahaman, serta arahan untuk memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat, terutama terkait bahaya penggunaan bahan peledak (handak) atau bom ikan yang merusak ekosistem laut.

“Sehingga saya harus membuat ini Bhabinkamtibmas Perairan, karena bom ikan ini mengancam keselamatan nelayan itu sendiri dan ekosistem laut," ujar Irwan Deffi Nasution.

Ia menambahkan, saat ini anggotanya berjumlah 240 orang, sehingga terdapat beberapa personel telah dikerahkan ke 10 desa pesisir yang dianggap rawan sebagai anggota Bhabinkamtibmas Pesisir.

Mereka ditugaskan untuk memberikan edukasi serta informasi terkini kepada nelayan, termasuk soal kondisi cuaca dari Bahan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang sangat penting diketahui sebelum melaut.

"Selama ini kendalanya adalah masih banyak nelayan yang enggan mendengar informasi cuaca buruk. Mereka seringkali beralasan ini masalah perut, harus tetap melaut meskipun berisiko. Di sinilah peran Bhabinkamtibmas Perairan penting, menjadi jembatan informasi dan edukasi yang humanis," tuturnya.

Untuk mendukung kelancaran tugas di lapangan, anggota Bhabinkamtibmas Perairan juga diberikan dukungan operasional, termasuk bantuan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menunjang mobilitas mereka ke daerah-daerah pesisir yang terpencil.

Tak hanya memberikan himbauan, program ini juga mendorong keterlibatan aktif para nelayan sebagai sumber informasi lapangan.

"Kami mengajak para nelayan menjadi mitra yang bisa menyampaikan kondisi perairan, sehingga informasi lebih cepat tersampaikan ke aparat maupun ke nelayan lainnya," tutup Irwan Deffi Nasution.