Anies Sebut Indonesia Tak Punya Arah Kebijakan Nasional di Sektor Kesejahteraan

Anies ingin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ujung tombak untuk kesehatan ibu dan dan anak.

Menurutnya selama ini tidak ada patokan angka toleransi soal kematian ibu melahirkan

Anies Sebut Indonesia Tak Punya Arah Kebijakan Nasional di Sektor Kesejahteraan

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan menyebut, jika Indonesia tidak memiliki arah kebijakan nasional di sektor kesejahteraan (Welfare). 

Sehingga membuat daerah-daerah berjalan sendiri-sendiri di bidang kesejahteraan tersebut.

"Hari ini, saya pernah merasakan jadi Gubernur dan temen-temen Wali Kota. Kita tidak memiliki National Direction on Welfare, coba dicek, enggak ada," kata Anies dalam acara 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia', Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

"Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan Welfare," sambungnya.

Selain itu, menurutnya selama ini tidak ada patokan angka toleransi soal kematian ibu melahirkan hingga berapa angka stunting yang akseptabel.

Kemudian, ia menyebut, jika ada Wali Kota, Bupati hingga Gubernur yang memperhatikan aspek kesehatan ibu hamil. Hal itu disebutnya bukan karena ada arahan dari pemerintah nasional.

"Tapi karena yang bersangkutan peduli kepada ibu hamil, ini yang harus diubah," sebutnya.

Anies juga mengatakan jika Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ujung tombak untuk kesehatan ibu dan dan anak.

"Jadi kalau saya melihat, dan situasi sekarang ini kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia," kata Anies.

"Apa, Posyandu, Posbindu, itu semua hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa, Dhasawisma," sambungnya.

merdeka.com

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, untuk satu orang ibu Dhasawisma mengurus 10 hingga 20 keluarga.

"Dhasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10-20 keluarga, kami di Jakarta mengandalkan Dhasawisma untuk statistik dan mereka lebih tahu kondisi rakyat disitu daripada petugas PPS yang kita miliki, daripada petugas penduduk yang kita miliki," sebutnya.

Dhasawisma diandalkan olehnya saat masih menjabat sebagai gubernur, karena memang mereka yang lebih tahu secara persis kondisi masyarakat di lokasi tersebut.

"Karena mereka tahu persis yang ada di sana. Dan ketika ibu-ibu menjadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, Welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi pemerintah sendiri," pungkasnya.