5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
pidana pemilu
Lima anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Sukarami Palembang dinonaktifkan lantaran melakukan penggelembungan suara. Penghitungan perolehan suara diambil alih KPU setempat.
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Penggelembungan suara yang dilakukan PPK Sukarami untuk DPR RI. Mereka melakukan kecurangan yang menguntungkan partai dan calon legislatif tertentu.
Ketua KPU Palembang Syawaludin mengungkapkan, kecurangan tersebut terungkap dari temuan sejumlah pihak saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Massa berunjuk rasa yang membuat salah seorang anggota Komisi II DPR RI turun tangan.
- KPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
- KPU Sanggah Kurangi Suara Partai Demokrat dan Tambah Suara PKB di Jawa Tengah
- Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada 2O24, KPU Ungkap Alasannya
- KPU Yakin Pemungutan Suara Ulang Pileg Tak Ganggu Pendaftaran Pilkada 2024
- Gempa Garut, Dua Warga Pameungpeuk Alami Luka dan RSUD Rusak
- Kowani Undang Jokowi di Hari Kebaya Nasional Juli Nanti, 7.000 Perempuan Berkebaya Akan Hadir
"Temuan ini ditindaklanjuti sehingga kami putuskan ada dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara untuk DPR RI," ungkap Ketua KPU Palembang Syawaludin, Senin (4/3).
Selanjutnya, lima anggota PPK Sukarami dan seluruh kotak suara dibawa ke KPU Palembang untuk penghitungan suara ulang. Saat ini KPU meminta parpol untuk mengirim saksi berikut surat mandat dalam rangka penghitungan suara ulang.
"Sepenuhnya kami ambil alih karena PPK-nya sudah dinonaktifkan," kata Syawaludin.
4 Daerah Rampungkan Rekapitulasi
Hingga saat ini baru empat kabupaten/kota di Sumsel menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara, yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Prabumulih, Pagaralam, dan Lubuklinggau.
Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota berlangsung hingga 5 Maret 2024. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi pada 6-10 Maret 2024.
"Baru empat daerah yang merampungkan rekap, masih berproses 13 daerah lagi," kata anggota KPU Sumsel Divisi Teknis dan Penyelenggara Handoko.
Handoko menjelaskan, proses rekapitulasi di kabupaten dan kota masih terus berlangsung sampai tingkat kecamatan. Dari total 241 kecamatan se-Sumsel sebagian besar di antaranya telah menyelesaikan proses rekapituasi.
"Untuk rekapitulasi suara pilpres sudah selesai semua, sekarang rata-rata tinggal penghitungan suara DPRD," kata Handoko.
