120 Pelajar Diamankan Polisi Diduga Mau Ikut Demo Buruh Hari Ini

Polres Metro Bekasi Kabupaten mengamankan 48 pelajar berasal dari Indramayu dan Cirebon.

Hal itu dikatakan sebagai metode baru mobilisasi massa demonstrasi.

Para pelajar itu mengikuti ajakan untuk bergabung di gedung DPR RI dari mulut ke mulut dan sosmed.

Polisi mengungkapkan keprihatinan atas kehadiran pelajar di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis Aryana, menjelaskan, sejak tanggal 25 dan 28 Agustus.

Kepolisian tidak semata mata melakukan penyekatan, tapi juga mengedukasi dan memberikan imbauan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan Anak Terlibat Aksi Massa di Kompleks DPR. Diduga lebih dari 100 anak diamankan. Apa langkah selanjutnya?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak polisi mengusut tuntas pihak yang memobilisasi anak-anak untuk ikut Mobilisasi Anak Demo di DPR, mengungkap fakta mengejutkan dari pengakuan pelajar.

Demo berlangsung ricuh hingga malam hari. Tembakan gas air mata membuat udara di sekitar lokasi demo membikin sesak dan perih di mata.

Aksi unjuk rasa di area Gedung DPR/MPR RI kemarin berakhir ricuh. Dari total peserta, terdapat 351 orang, termasuk beberapa anak sekolah ditangkap.

KPAI menjamin 196 anak yang terlibat aksi di DPR tidak akan dikeluarkan dari sekolah, menanggapi kekhawatiran orang tua. Bagaimana KPAI Jamin Anak Aksi DPR ini terlindungi? Simak upaya koordinasinya.

Sejumlah pelajar ikut demo di DPR kemarin yang berujung ricuh.

Hasil dari pekerjaannya kemudian dipakai untuk membiayai aksi anarkis salah satunya membuat bom molotov.

Pelaku tergabung ke dalam kelompok bernama Bandung Selatan Ayaan yang berasal dari kawasan Baleendah dan Banjaran di Kabupaten Bandung.

Polda Metro Jaya sebelumnya mendeteksi dini sejumlah kelompok diduga ingin merusuh dan menyusup ke dalam demo buruh di Jakarta dengan mengamankan 101 orang.

Dialog langsung antara kepala negara dan kelompok masyarakat menjadi penting untuk menangkap respons riil atas pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Enam tersangka itu masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

Enam orang ditetapkan tersangka itu berinisial MRN, MRA, RS, MFNA, FAP, dan HIS. Enam tersangka itu masih berstatus pelajar.

RUPST juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun.

Hakim Andi Saputra menyebutkan bahwa bukti chat WhatsApp mengenai korupsi Chromebook tidak lengkap.

Israel mengeluarkan ancaman untuk melancarkan serangan kembali terhadap Iran.

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik

Pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data.

Kasus korupsi dalam pengadaan Chromebook telah melalui proses persidangan yang panjang, dan Nadiem Makarim dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun.