10 Tahun Jokowi: Misi Nasionalisasi Aset Negara

Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.

Diancam akan diculik, ditakut-takuti Papua akan lepas, diintimidasi akan menjadi musuh Amerika Serikat tak membuat nyali Presiden Joko Widodo ciut. Prinsipnya hanya satu, Indonesia mandiri dalam pengelolaan kekayaan energi dan alam yang ada.

"Dulu kita mau ambil Freeport. Mayoritas informasi yang saya terima menakutkan. Ini akan guncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12).

Presiden yang menjabat 2 periode itu tak mau lagi bangsa lain mengolah kekayaan energi dan alam Indonesia, sementara masyarakat lokal hanya menerima ampas.Kekayaan alam inilah yang membuat para negara di dunia iri terhadap Indonesia.

Apa daya, berpuluh-puluh tahun kekayaan alam yang terbentang di Indonesia justru dikelola oleh bangsa lain. Indonesia bukan lagi menjadi tuan rumah dari negara banyak harta karun ini. Sang Ibu Pertiwi bak menjadi tamu di negeri sendiri.

Ini pula yang memantik tekad Presiden Joko Widodo untuk mengelola kekayaan alam oleh warga Indonesia secara utuh. Kontrak-kontrak perusahaan asing tak lagi diperpanjang, anggaran jumbo jor-joran keluar dari kantong APBN untuk menambah porsi saham pengelolaan emas. Segala cara dilakukan, meski menuai kritik sinis.

Sindiran itu tak jarang dibalas secara sarkas di beberapa kesempatan.

"Kan dibilang, Jokowi itu antek asing. Lah bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki Jepang, 100 persen sekarang milik Pertamina. Gimana masih bilang saya antek asing?" ujar Jokowi dalam pidatonya pada acara Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/8).

Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam. Jumlah cadangan minyak dan gas pada blok ini sangat berlimpah yaitu 1,68 miliar barel minyak, dan 21,2 triliun kubik gas alam. Sayangnya, Indonesia tidak turut andil dalam pengelolaan harta ini.

Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur itu justri dikelola oleh perusahaan Prancis, Total E&P Indonesie, dan Jepang Inpex Corporation.

Menteri ESDM yang saat itu dijabat oleh Ignasius Jonan menyampaikan, pengelolaan migas di Mahakam akhirnya diambil alih dan akan dikerjakan oleh PT Pertamina pada 1 Januari 2018. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 April 2015 kepada Kepala SKK Migas dan Direktur Utama Pertamina menjadi batu loncatan dalam proses alih kelola Blok Mahakam yang merupakan produsen gas terbesar Indonesia.

Agar transisi pengelolaan dapat dilaksanakan dengan mulus, pada 16 Desember 2015 telah dibuat Head Of Agreement(HoA) antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Salah satu substasi HoA yaitu Transfer Agreement untuk mempertahakan kelanjutan operasi selama masa transisi pasca 2017, mencakup proses peralihan operator yang baik dari Total kepada Pertamina, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban semua pihak, baik kontraktor lama maupun baru, termasuk proses pengalihan karyawan Total di Blok Mahakam menjadi karyawan Pertamina, serta penyiapan anggaran dan rencana kerja pasca 31 Desember 2017 oleh Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2016, SKK Migas dan PT PHM juga menandatangani amandemen Kontrak Bagi Hasil Blok Mahakam. Amandemen tersebut menjadi dasar bagi Pertamina untuk dapat berinvestasi lebih awal untuk melakukan kegiatan pengeboran Blok Mahakam dalam rangka menjaga tingkat produksi.

Amandemen Kontrak Bagi Hasil ini dapat memberikan ruang kepada Pertamina yang berencana untuk melakukan investasi mulai tahun 2017 sebelum pengelolaan penuh oleh Pertamina pada Januari 2018.

Blok Mahakam meliputi lapangan gas Peciko, Tunu, Tambora, Sisi - Nubi dan South Mahakam. Selain itu termasuk juga lapangan minyak Bekapai dan Handil. Wilayah Kerja (WK) ini memiliki luas 2.738,51 km2 dan terletak di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan wilayah kerja onshore dan offshore.

WK Mahakam mulai berproduksi pertama kali pada tahun 1974. Rata-rata produksi tahunan WK Mahakam saat ini adalah gas sebesar 1.635 mmscfd (juta kaki kubik per hari) serta minyak bumi sebesar 63.000 bopd (barel oil per hari).

Ambil Alih Blok Rokan

Jokowi tak puas hanya mengambil pengelolaan Blok Mahakam. Kali ini, dia membidik Blok Rokan. Tidak mudah untuk menguasai pengelolaan sumber migas ini.

Mulai tahun 2021, pengelolaan Blok Rokan yang berada di Riau, dijalankan oleh PT Pertamina. Namun, di masa transisi yang dimulai tahun 2018, Chevron, perusahaan amerika yang mengelola blok ini memberi sinyal "enggan" melepas kekuasaannya.

Pertamina tidak diberi lampu hijau oleh Chevron untuk masuk mengebor demi menjaga produksi blok tersebut. Kedua perusahaan migas ini belum menemukan kata sepakat menjaga produksi.

Beruntung, pemerintah tak lembek dengan sikap Chevron yang tetap bergeming untuk melepas kekuasannya terhadap Blok Rokan.

"Alhamdulillah Pemerintah sudah memutuskan siapa yang akan mengelola Blok Rokan, setelah melihat proposal yang dimasukkan pada hari ini, Selasa, jam 17:00 WIB, maka Pemerintah melalui Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun kedepan akan diberikan kepada Pertamina," ujar Wakil Menteri ESDM yang saat itu diampu oleh Acandra Tahar dalam konferensi pers, Selasa (31/7/2018).

Dari sisi komersial, Pertamina dalam proposalnya mencantumkan signature bonus sebesar USD784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun (kurs Rp13.000), komitmen kerja pasti sebesar USD500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dan potensi pendapatan negara selama 20 tahun kedepan sebesar USD57 milyar atau sekitar Rp825 triliun.

Blok Rokan adalah ladang minyak dengan cadangan paling besar yang pernah ditemukan di Indonesia, saat ini Blok Rokan menyumbang 26 persen dari total produksi nasional. Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

Cadangan minyak yang dimiliki Blok Rokan mencapai 500 juta hingga 1,5 miliar barel oil equivalent tanpa Enhance Oil Recovery atau EOR.

Tingkatkan Kepemilikan Saham di Freeport

Kekayaan alam Indonesia tidak hanya bergantung pada migas. Di tahun ketiga Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, gebrakan baru kembali muncul dengan langkah bersejarah yaitu pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Freeport McMoRan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat telah menguasai tambang emas dan tembaga grasberg di Papua selama puluhan tahun.

Pada 2018, melalui negosiasi yang cukup panjang, PT Inalum yang sekarang berganti nama menjadi MIND ID berhasil meningkatkan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 51 persen dengan mengeluarkan anggaran sekitar USD3,85 miliar atau senilai Rp54,54 triliun. Hal ini menjadikan mayoritas kepemilikan tambang ini kembali ke tangan Indonesia.

Presiden Jokowi mengaku proses pengambilalihan Freeport ke Indonesia tidaklah mudah.

"Karena dalam ambil alih Freeport menuju sekarang 51 persen dari semula 9 persen, ini memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam, gak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih," kata Jokowi.

"Insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini kita akan tambah lagi 10 persen menjadi 61 persen," sambung Jokowi saat menghadiri acara Inagurasi Kepengurusan GP Ansor di Istora Senayan.

Merebut Kembali penguasaan alam sendiri terus dilakukan pemerintahan Jokowi. Setelah Blok Mahakam, Rokan, dan Freeport, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan perusahaan Jepang yang juga pernah mengelola Blok Mahakam, Inpex Corporation.

Salah satunya Blok Masela merupakan proyek gas alam cair (LNG) di Maluku. Pada awalnya, rencana pengembangan blok ini difokuskan pada pembangunan fasilitas terapung di laut (offshore). Namun, di bawah pemerintahan Jokowi, keputusan diubah menjadi pengembangan fasilitas di darat (onshore) agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi wilayah sekitar.

Pada 25 Juli 2023, Pertamina dan Petronas mengambil alih 35 persen hak pengelolaan Shell di Blok Masela. Transaksi ini ditandai dengan penandatanganan sale purchase agreement (SPA) di ICE, BSD City. Meski Inpex tetap memegang kendali 65 persen pengelolaan, keputusan ini menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga kendali strategis atas sumber daya alam.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan anggaran langsung untuk akuisisi, karena blok ini tetap dikelola oleh Inpex Corporation dengan kontrak yang telah disepakati. Namun, pemerintah tetap mengalokasikan investasi untuk pengembangan proyek tersebut.

Jokowi melalui para menterinya terus membidik sumber-sumber kekayaan alam negara agar Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hingga akhirnya, blok migas yang berada di Aceh Utara Kembali dikelola leh PT Pertamina. Blok migas ini terbagi menjadi dua yaitu Blok B dan Blok A.

Blok B sebelumnya dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil, sebelum dialihkan kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada tahun 2015. Sementara Blok A, yang kaya akan gas, dikelola oleh Medco Energi sejak 2018. Kedua blok ini menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kemandirian energi di Sumatra.

Kini, kepemilikan aset Blok A dan Blok B di Aceh adalah 100 persen oleh Indonesia dan hingga saat ini kedua blok tersebut masih dikelola oleh PT Pema Energy dan PT PHE.

Selain aset-aset di atas, masih ada sejumlah aset lain yang berhasil diambil alih atau mengalami peningkatan kendali oleh Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Beberapa di antaranya adalah tambang batu bara Kaltim Prima Coal dan Arutmin, tambang nikel di Sulawesi yang dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) dan perusahaan swasta lainnya, Blok Offshore North West Java (ONWJ), Blok Sanga-Sanga, Blok East Kalimantan (Eastkal), Blok Attaka, Blok Sengkang, serta Blok Cepu, serta masih banyak aset lainnya.

Secara keseluruhan, pemerintahan Jokowi secara konsisten berusaha untuk meningkatkan kontrol nasional atas sumber daya alam melalui peningkatan kepemilikan, pengambilalihan aset strategis, dan penguatan peran BUMN seperti Pertamina, dan sektor-sektor swasta dalam industri pertambangan dan migas.