Pelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Sebanyak 27 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar hajat pilkades serentak pada tanggal 8 Juli 2023 mendatang. Para pemangku kepentingan bersiap diri. Apalagi penyelenggaraannya kerap kali dihadapkan pada ancaman serangan fajar atau politik uang.
Salah seorang warga Blora yang tak ingin disebutkan namanya bercerita, beberapa tahun lalu dia mendapatkan uang saku untuk nyoblos jelang momen pilkades tersebut. “Saya dapat sangu Rp250 ribu biar nyoblos dia. Tim suksesnya calon kades. Seluruh keluargaku ada empat orang ya dapat semua,” katanya dalam bahasa Jawa.
Ia melanjutkan, calon kades yang dulu memberinya uang pada akhirnya gagal menjadi kades. Hal ini dikarenakan uang yang diberikan pihak lawan kepada pemilih lain lebih besar. “Kalah. Lha uang Rp250 ribu saja masih tinggi lawannya. Kabarnya kemarin uangnya Rp500 ribu. Yang dapat uang dobel ya ada,” kata warga tersebut dikutip dari Liputan6.com.
Saat disinggung mengenai kapan waktu uang itu diberikan, ia mengatakan kalau momen tersebut tidak tentu. Namun biasanya sehari sebelum coblosan datang. “Bisa siang, malam, atau pagi-pagi sebelum berangkat coblosan,” kata warga itu.
Menurutnya, pihak pemangku kepentingan sendiri sebenarnya sudah mengetahui kalau serangan fajar menjelang waktu nyoblos kerap terjadi. Namun karena sudah menjadi tradisi, hal tersebut sulit dihindari.
Ia menganggap kebiasaan pengawas yang dulu tidak mengawasi 24 jam jelang coblosan. Selain itu ia merasa di kampungnya tidak ada pengawas yang jemput bola secara totalitas. “Jarang banget. Kalau misal jemput bola sampai pengawas menginap 24 jam terus pasang mata, pasang telinga, dan pasang badan mengawasi, pastinya banyak yang ketahuan. Lha kebiasaannya pada menunggu laporan dulu, susah kalau pengen nyari pelanggaran,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Pemkab Blora menggelontorkan bantuan keuangan untuk menyukseskan Pilkades serentak sebesar Rp700 juta untuk 27 desa yang menggelar coblosan. Jika anggarannya dirasa kurang, Pemkab Blora memperbolehkan pihak ketiga jika ingin membantu. Namun panitia penyelenggara harus memasukan anggaran tersebut ke APBDes. “Saya ingin meluruskan terkait sumbangan pihak ketiga kepada panitia yang masuk ke APBDes, sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkades yang apabila dana dari bankeu dan PAD tidak cukup, itu bukan money politik,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windarti, dikutip dari Liputan6.com
Yayuk mengatakan pihaknya mendukung kalau ada calon Kades yang berkomitmen menyalonkan diri tanpa menggunakan politik uang. Jika ditemukan ada calon Kades di Blora yang melakukan serangan fajar melalui para tim sukses atau relawannya, proses pemilihan tetap jalan. Hanya saja akan ada proses hukum bagi yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut.
Kotak suara di Pilkades Tangerang mendadak mengeluarkan asap putih yang mengepul.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan perlu kecermatan dan pertimbangan sebelum memutuskan mendukung siapa.
Baca Selengkapnya
Bila, dalam gelaran pemilu nanti terdapat kecurangan yang dilakukan pelaksana, pengawas, maupun peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Partai Gelora mengerahkan tim yang besar untuk mengecek seluruh rekapitulasi di setiap level mulai dari TPS sampai KPUD, bahkan sampai KPU pusat.
Baca Selengkapnya
Paloh tidak menampik deklarasi Anies-Cak Imin bisa digelar di mana saja dan kapan saja.
Baca Selengkapnya
Cuaca ekstrem terjadi di wilayah Bali beberapa hari terakhir. Dampaknya, sejumlah tempat mengalami banjir usai hujan mengguyur sejak pagi tadi hingga sore.
Baca Selengkapnya
Ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Mapolres Buleleng.
Baca Selengkapnya
Panglima memastikan Henri Alfiandi dan Afri Budi akan proses hukum sesuai dengan ketentuan berlaku.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, Andika Perkasa bisa saja menjadi cawapres Ganjar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi