Picu Polemik, PM Swedia Akui Sering Pakai ChatGPT untuk Tujuan Ini

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson memicu perdebatan sengit usai mengakui kerap menggunakan ChatGPT dan AI lain.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson baru-baru ini menjadi pusat perhatian global. Ia memicu gelombang kontroversi setelah secara terbuka mengakui kebiasaannya menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT. Pengakuan ini disampaikan dalam wawancara dengan harian bisnis Dagens Industri.

Kristersson menyatakan bahwa ia kerap memanfaatkan AI untuk mencari "pendapat kedua" mengenai isu-isu politik. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sudut pandang alternatif. Ia juga ingin mengevaluasi pendekatan kebijakan internasional.

"Saya sendiri cukup sering menggunakannya. Setidaknya untuk mendapatkan sudut pandang lain. Misalnya: apa yang dilakukan orang lain? Atau, apakah kita justru perlu memikirkan hal yang sebaliknya? Hal-hal seperti itu," kata Kristersson saat wawancara dengan surat kabar bisnis Swedia, Dagens industri, seperti yang dilansir oleh The Guardian. Banyak pakar teknologi yang menyatakan kekhawatiran mengenai cara para politisi menggunakan AI dalam konteks tersebut.

Surat kabar Aftonbladet dalam editorialnya menuduh Kristersson terjebak dalam psikosis AI yang dipengaruhi oleh oligarki.

Mengapa Penggunaan AI oleh Pemimpin Negara Menjadi Sorotan?

Peneliti ilmu komputer dari Universitas Karlstad, Simone Fischer-Hubner, memperingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan AI.

"Anda harus sangat berhati-hati," ujarnya kepada Aftonbladet, mengingatkan agar tidak menggunakan ChatGPT untuk menangani informasi yang sensitif. Menanggapi hal ini, juru bicara Kristersson, Tom Samuelsson, menegaskan bahwa perdana menteri tidak mengambil risiko dalam penggunaan AI. "Tentu saja, tidak ada informasi yang bersifat sensitif yang dimasukkan ke sana. Lebih digunakan sebagai gambaran umum saja," jelasnya.

Namun, Virginia Dignum, seorang profesor kecerdasan buatan di Universitas Umea, berpendapat bahwa AI tidak dapat memberikan pandangan yang berarti mengenai gagasan politik karena hanya mencerminkan perspektif dari penciptanya. "Semakin sering dia mengandalkan AI untuk hal-hal sepele, makin besar risikonya jadi terlalu percaya pada sistem itu. Ini bisa jadi kebiasaan yang berbahaya," ungkap Dignum kepada Dagens Nyheter.

"Kita berhak menuntut sistem yang bisa diandalkan. Yang kita pilih adalah pemimpin, bukan mesin seperti ChatGPT."

Peran ChatGPT dan AI dalam Pemerintahan Modern

Kristersson secara spesifik menyebut penggunaan ChatGPT dan platform Prancis LeChat. Ia menggunakannya untuk mendapatkan pandangan alternatif. Ini mencerminkan tren yang berkembang di kalangan politisi.

AI memiliki potensi besar dalam analisis kebijakan. Ia dapat membantu dalam riset, perumusan strategi, dan simulasi dampak. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Namun, batasan etika dan transparansi harus ditegakkan. Penting untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat pendukung. AI tidak boleh menggantikan penilaian kritis dan tanggung jawab manusia.

Kasus ini menyoroti urgensi pengembangan kerangka regulasi. Kerangka ini harus mengatur penggunaan AI dalam sektor publik. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintahan.