Mengapa Israel Boleh Punya Nuklir Tapi Iran Tidak? Ini Penjelasan Pakar

Netanyahu selama lebih dari 30 tahun selalu mengulang-ulang narasinya bahwa Iran semakin dekat memiliki senjata nuklir.

Israel memiliki senjata nuklir. Ini bukanlah rahasia, meskipun secara resmi mereka tidak pernah mengakuinya. Negara ini diperkirakan memiliki antara 80 hingga 400 hulu ledak nuklir, yang menjadikannya salah satu dari sembilan negara di dunia yang memiliki kemampuan nuklir. Namun, tidak seperti negara-negara lain dalam daftar ini, Israel mempertahankan kebijakan yang disebut "ambiguitas nuklir," yang berarti mereka tidak secara terbuka mengakui atau menyangkal kepemilikan senjata tersebut. Strategi ini memungkinkan Israel untuk memiliki manfaat dari deterrence nuklir tanpa menghadapi tekanan internasional yang biasanya menyertai status sebagai kekuatan nuklir.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa Israel diizinkan memiliki senjata nuklir sama sekali? Mengapa komunitas internasional, yang dengan keras menentang proliferasi nuklir di tempat lain—terutama di negara-negara seperti Iran—tampaknya tidak keberatan dengan arsenal nuklir Israel? Mengapa Amerika Serikat, yang memimpin upaya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, tidak hanya menutup mata terhadap program nuklir Israel tetapi juga memberikan miliaran dolar bantuan militer setiap tahun kepada negara tersebut? Ini adalah pertanyaan yang jarang diajukan dalam wacana arus utama, tetapi sangat penting untuk memahami dinamika kekuatan global dan standar ganda dalam kebijakan non-proliferasi.

Sejarah Program Nuklir Israel

Untuk memahami situasi ini, kata pengamat politik AS Nathan Robinson yang dikutip Currentaffairs, kita perlu melihat sejarahnya. Israel mulai mengembangkan kemampuan nuklirnya pada 1950-an, dengan bantuan signifikan dari Prancis. Reaktor nuklir di Dimona, yang terletak di Gurun Negev, mulai beroperasi pada 1960-an dan menjadi pusat program senjata nuklir Israel. Menurut laporan yang dideklasifikasi dan kesaksian dari whistleblower seperti Mordechai Vanunu, Israel mulai memproduksi hulu ledak nuklir pada akhir 1960-an.

Vanunu, seorang mantan teknisi di fasilitas Dimona, mengungkapkan rincian program tersebut kepada media Inggris pada 1986, yang menyebabkan dia diculik oleh agen Israel, diadili secara rahasia, dan dipenjara selama 18 tahun.

Meskipun ada bukti yang jelas tentang kemampuan nuklir Israel, negara ini tidak pernah menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Negara-negara lain yang juga bukan penandatangan NPT termasuk India, Pakistan, dan Korea Utara, tetapi tidak seperti Israel, negara-negara ini secara terbuka mengakui kepemilikan senjata nuklir mereka. Ambiguitas Israel memungkinkan negara ini menghindari pengawasan yang dihadapi oleh negara-negara lain, sambil tetap mempertahankan keunggulan militer yang signifikan di Timur Tengah.

Standar Ganda dalam Non-Proliferasi

Salah satu aspek paling mencolok dari situasi ini adalah perbedaan perlakuan antara Israel dan negara-negara lain, terutama Iran. Selama beberapa dekade, komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah berfokus untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran adalah penandatangan NPT, yang berarti negara ini tunduk pada inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Namun, Iran menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan, ancaman militer, dan pengawasan ketat karena dugaan ambisi nuklirnya, meskipun tidak ada bukti konklusif bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir.

Sebaliknya, Israel, yang tidak tunduk pada NPT dan memiliki senjata nuklir yang sudah jadi, hampir tidak menghadapi kritik internasional. Amerika Serikat tidak hanya gagal menekan Israel untuk menandatangani NPT atau membongkar arsenal nuklirnya, tetapi juga secara aktif melindungi Israel dari pengawasan. Misalnya, pada 1969,

Presiden Richard Nixon dan Perdana Menteri Israel Golda Meir diyakini telah mencapai kesepakatan tidak tertulis di mana AS akan menerima ambiguitas nuklir Israel asalkan Israel tidak mengumumkan kepemilikan senjata nuklirnya secara terbuka. Kesepakatan ini telah dihormati oleh setiap pemerintahan AS sejak saat itu.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial karena program nuklirnya, sementara Israel, yang sudah terwujud, dianggap dapat diterima? Jawabannya sebagian besar terletak pada geopolitik. Israel adalah sekutu strategis utama AS di Timur Tengah, dan senjata nuklirnya dipandang sebagai penjamin keamanan melawan ancaman regional. Sebaliknya, Iran dianggap sebagai musuh ideologis oleh AS dan sekutunya, yang membuat program nuklirnya menjadi fokus ketakutan dan histeria.

Narasi tentang Israel sebagai "Pengecualian"

Ada narasi yang sering dikemukakan untuk membenarkan perlakuan khusus terhadap Israel: bahwa Israel adalah demokrasi yang bertanggung jawab yang dapat dipercaya untuk menggunakan senjata nuklir secara bijaksana, tidak seperti negara-negara yang tidak stabil atau "nakal" seperti Iran atau Korea Utara. Narasi ini bergantung pada beberapa asumsi yang bermasalah.

Pertama, gagasan bahwa Israel adalah demokrasi yang stabil mengabaikan realitas politik di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah mengalami krisis politik yang berkepanjangan, termasuk beberapa pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas jelas dan pemerintahan koalisi yang rapuh. Selain itu, kebijakan Israel terhadap Palestina, termasuk pendudukan Tepi Barat dan blokade Gaza, telah dikritik sebagai pelanggaran hukum internasional oleh berbagai organisasi hak asasi manusia. Apakah negara dengan rekam jejak seperti ini benar-benar dianggap sebagai model tanggung jawab nuklir?

Implikasi untuk Keamanan Global

Kedua, narasi ini mengabaikan fakta bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh negara mana pun, terlepas dari sistem politiknya, meningkatkan risiko bencana global. Senjata nuklir Israel, meskipun dimaksudkan sebagai alat pencegahan, dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah jika negara-negara lain merasa terancam. Iran, misalnya, dapat menunjukkan bahwa program nuklirnya adalah respons terhadap ancaman nuklir Israel. Dengan demikian, ambiguitas nuklir Israel tidak hanya gagal mengurangi ketegangan regional tetapi justru dapat memperburuknya.

Kebijakan ambiguitas nuklir Israel dan dukungan diam-diam dari Barat memiliki implikasi yang luas untuk keamanan global. Pertama, hal ini melemahkan kredibilitas rezim non-proliferasi. Jika negara-negara melihat bahwa aturan tidak diterapkan secara konsisten—bahwa sekutu AS dapat memiliki senjata nuklir tanpa konsekuensi, sementara musuhnya dihukum—mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan pada sistem internasional. Hal ini dapat mendorong lebih banyak negara untuk mengejar senjata nuklir mereka sendiri, meningkatkan risiko proliferasi.

Kedua, standar ganda ini memicu ketegangan regional. Negara-negara di Timur Tengah, terutama yang memiliki hubungan bermusuhan dengan Israel, mungkin merasa terpaksa mengembangkan kemampuan militer mereka sendiri untuk melawan ancaman nuklir Israel. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakstabilan dan eskalasi menjadi semakin mungkin.

Ketiga, kurangnya transparansi tentang program nuklir Israel menghambat diskusi yang jujur tentang keamanan global. Dengan mempertahankan ambiguitas, Israel menghindari pertanggungjawaban, dan sekutunya menghindari keharusan untuk membenarkan dukungan mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana salah satu isu paling kritis di dunia—penyebaran senjata nuklir—diselimuti oleh keheningan dan politik.