Ini Daftar Negara-Negara yang Dibom AS Sejak 2001

AS memiliki anggaran militer paling besar di dunia jauh melampaui China dan Rusia.

Keterlibatan militer Amerika Serikat selama puluhan tahun di Timur tengah kembali meluas setelah pesawat tempurnya mengebom tiga fasilitas nuklir Iran.

AS menghabiskan lebih banyak uang untuk militernya dibandingkan negara manapun di dunia. AS menghabiskan uang sekitar tiga kali lebih banyak daripada China dan hampir tujuh kali lebih banyak daripada Rusia.

Faktanya, Iran dan Irak hanyalah dua dari 8 negara yang diserang AS sejak tahun 2001 di Timur Tengah dan Afrika.

Berikut adalah negara-negara yang telah dibom Amerika Serikat sejak 2001:

Iran

Israel menyerang Ibu Kota Iran, Teheran, pada 13 Juni dan membunuh petinggi militer maupun ilmuwan Iran. Pada 21 Juni Amerika Serikat ikut campur dalam perang yang saat itu sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Keterlibatan dimulai ketika militer AS di bawah perintah Presiden AS Donald Trump melakukan pengeboman terhadap tiga situs nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Serangan itu awalnya di klaim Trump sebagai suatu “keberhasilan total” melumpuhkan program nuklir Iran, namun pengamat mengatakan serangan itu hanya merusak dan menghambat jalannya program selama beberapa bulan.

Irak

Invasi Irak pada 2003 dimulai saat Amerika Serikat dan koalisi yang dipimpin Inggris menyerang Irak dengan dalih melucuti senjata pemusnah massal (WMD), membebaskan rakyat Irak, dan mencegah ancaman global. Presiden AS George W. Bush menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan untuk menyingkirkan ancaman rezim Saddam Hussein namun pada akhirnya terbukti bahwa senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan.

Serangan militer diawali saat setelah batas waktu pengusiran Saddam berakhir dengan rudal Tomahawk yang menghantam sasaran militer di Baghdad. Saddam menanggapi lewat siaran radio dan berjanji rakyat iran akan menang, lalu ia bersembunyi dalam waktu tiga minggu, pasukan koalisi berhasil menggulingkan rezimnya dan menguasai kota-kota besar Irak. Bush menyatakan berakhirnya operasi tempur utama pada 1 Mei 2003, namun perlawanan gerilya terus berlanjut dan menimbulkan banyak korban.

Saddam Hussein akhirnya ditangkap pada Desember 2003 saat bersembunyi di dekat Tikrit. Ia diadili mulai 2005 atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dikenai hukuman mati pada 2006.

Pasukan AS mundur pada tahun 2011, hampir satu dekade menginvasi wilayah Irak. Namun, AS kembali dalam jumlah kecil pada tahun 2014. AS terus membom Irak hingga setidaknya tahun 2024. Total kematian selama serangan AS di Irak diestimasikan mencapai 315.000 jiwa.

Afghanistan

7 Oktober 2001, Amerika Serikat mulai menggempur Afganistan dalam apa yang disebut sebagai “Perang Melawan Teror.” Serangan ini merupakan respon militer terhadap serangan 11 September atau yang biasa disebut 9/11 di World Trade Center, New York. Bagi rakyat Afganistan, perang tersebut merupakan penderitaan yang berlangsung lebih dari dua dasawarsa.

Serangan udara yang dilancarkan AS dan sekutunya menargetkan kelompok Taliban dan jaringan Al-Qaidah. Namun dalam praktiknya, serangan tersebut juga mengenai desa-desa, rumah sakit, sekolah, hingga pasar rakyat. Ribuan warga sipil menjadi korban, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Kurang dari dua tahun setelah itu, pada 20 Maret 2003, AS dan sekutunya meluncurkan perang ke Irak.

Konflik di Afganistan berlangsung hampir 20 tahun lamanya dan menjadi keterlibatan militer terpanjang dalam sejarah AS. Dilansir Aljazeera, perang ini menyebabkan sekitar 243.000 jiwa tewas.

Pakistan

Antara tahun 2004 hingga 2018, Amerika Serikat melancarkan ribuan serangan drone di wilayah barat laut Pakistan, khususnya di daerah suku seperti Waziristan. Serangan-serangan ini diklaim menargetkan militan Al-Qaidah dan Taliban, namun kenyataannya banyak warga sipil menjadi korban.

Dilansir Aljazeera, serangan drone AS di Pakistan selama periode tersebut menewaskan hingga 960 warga sipil, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak. Meski Washington menyebut serangan itu sebagai “presisi tinggi”, laporan dari lapangan menunjukkan banyaknya korban tidak bersenjata yang tewas saat berada di rumah, atau melakukan aktivitas harian.

Pemerintah Pakistan beberapa kali menyuarakan protes terhadap pelanggaran kedaulatan wilayahnya, namun respons resmi seringkali lemah. Banyak pihak menilai Islamabad berada dalam posisi terjepit antara tekanan publik dan ketergantungan terhadap bantuan militer dan intelijen dari AS.

Somalia

AS telah mengebom Somalia sejak 2007, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Somalia menjadi negara pertama di benua Afrika yang menjadi korban serangan udara AS di era pasca 9/11 sebagai bagian dari apa yang disebut "perang melawan teror". Dalam beberapa dekade berikutnya, pengeboman udara AS terhadap negara itu tidak hanya terus berlanjut tetapi juga semakin intensif.

Selama 16 tahun di bawah mantan presiden George W Bush dan Barack Obama, ada lebih dari 50 serangan udara AS di Somalia, sementara masa jabatan pertama Trump ada 219 serangan. Dengan puluhan serangan lagi hanya dalam lima bulan masa jabatan keduanya, para analis mengatakan jika terus berlanjut pada tingkat ini, Trump pasti akan melampaui 51 serangan yang dilakukan pemerintahan Biden selama empat tahun masa jabatannya.

Yaman

Serangan udara Amerika Serikat di Yaman bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, Washington telah melancarkan ratusan serangan drone dan operasi militer di negara itu dengan dalih memerangi al-Qaidah. Namun, menurut berbagai laporan hak asasi manusia, serangan-serangan tersebut telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta memicu ketidakstabilan berkepanjangan di wilayah selatan dan tengah Yaman.

Pada tahun 2024 dan berlanjut ke 2025, gelombang baru pemboman terhadap wilayah Yaman kembali terjadi. Kali ini, AS, Inggris, dan Israel bersama-sama melakukan serangan udara terhadap posisi Houthi—kelompok bersenjata yang menguasai sebagian besar Yaman utara. Alasannya: balasan atas aksi Houthi yang mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah, sebuah protes terbuka terhadap pembantaian di Gaza yang dilakukan Israel sejak Oktober 2023.

Houthi menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina, menyebut tindakan mereka sebagai bentuk tekanan terhadap dunia internasional agar menghentikan genosida di Gaza. Mereka telah menyerang dan menyita lebih dari 30 kapal dagang internasional di Laut Merah dan Teluk Aden hingga awal 2024, menyebabkan lonjakan biaya pengiriman global serta kekhawatiran akan krisis logistik dunia.

Libya

Pada tahun 2011, Amerika Serikat bersama Kanada dan negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris meluncurkan operasi militer besar-besaran di Libya. Dengan dalih melindungi warga sipil dari kekerasan internal, mereka melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Libya dan infrastruktur militer utama.

Tujuan utama operasi ini adalah menggulingkan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, yang telah berkuasa sejak 1969. Gaddafi akhirnya terbunuh pada Oktober 2011 di tangan kelompok oposisi yang didukung intervensi militer Barat.

Namun, jatuhnya Gaddafi justru membuka babak baru kekacauan di Libya. Negara tersebut tenggelam dalam perang saudara, konflik milisi, dan perebutan kekuasaan, yang berlangsung hingga kini. Libya berubah dari negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika menjadi negara yang porak-poranda tanpa pemerintahan stabil.

Hingga hari ini, banyak pengamat menyebut intervensi NATO di Libya sebagai bencana geopolitik yang meninggalkan warisan kehancuran, arus pengungsi, dan pusat perdagangan manusia di wilayah Mediterania.

Suriah

Amerika Serikat mulai mengintervensi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok ISIS. Sejak saat itu, AS melancarkan ribuan serangan udara di berbagai wilayah Suriah, termasuk di Raqqa dan Deir ez-Zor.

Meski Pentagon mengklaim hanya sekitar 1.500 warga sipil tewas akibat serangan udara mereka, berbagai lembaga pemantau HAM seperti Airwars dan Amnesty International menyebutkan angka sesungguhnya mungkin melebihi 10.000 korban jiwa.

Intervensi militer AS di Suriah, yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Suriah maupun mandat penuh dari PBB, menuai kritik internasional dan dinilai memperumit konflik yang sudah berlangsung sejak 2011. Selain korban sipil, serangan tersebut juga menyebabkan kehancuran infrastruktur dan pengungsian massal.

Reporter Magang: Devina Faliza Rey