Wapres Gibran Desak Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih: Tahap Awal 100 Titik, Target 1.100 Hingga 2027!

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak Menteri KKP mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Apa target ambisius KKP untuk kesejahteraan pesisir?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Permintaan ini disampaikan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (10/9). Program ini merupakan salah satu mandat penting langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Gibran menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Trenggono telah menerima mandat khusus. Mandat tersebut adalah segera merealisasikan KNMP, sebuah inisiatif yang termasuk dalam daftar program prioritas utama Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Percepatan pembangunan KNMP menjadi krusial mengingat potensi besar yang dimiliki sektor kelautan Indonesia. Wapres Gibran menekankan bahwa tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak, program ambisius ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat sangat diharapkan untuk keberhasilan program ini.

Target Ambisius KKP dalam Pembangunan KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan target ambisius untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebagai tahap awal, KKP berencana membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini. Ini merupakan langkah konkret untuk memulai transformasi desa-desa pesisir menjadi lebih modern dan produktif.

Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga tahun 2027. Target jangka panjang ini menunjukkan skala program yang masif, yang dirancang untuk memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan ekonomi kelautan nasional. Setiap kampung akan dirancang untuk menjadi pusat produksi perikanan yang berdaya saing.

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana, Wapres Gibran secara khusus meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto untuk turut mengawal. "Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik," ujar Gibran. Pengawalan ini vital untuk memonitor progres dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Transformasi dan Replikasi Model Kampung Nelayan Modern

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dirancang sebagai langkah strategis untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya. Tujuannya adalah mentransformasi kawasan-kawasan ini menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing tinggi. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kualitas hidup nelayan.

KKP telah memiliki percontohan sukses dalam membangun kampung nelayan modern yang dapat direplikasi. Salah satu contohnya adalah Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua. Kampung ini telah membuktikan keberhasilannya dalam mengelola sumber daya perikanan secara modern dan berkelanjutan, menjadikannya model ideal untuk KNMP di seluruh Indonesia.

Pembangunan KNMP akan mencakup penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan. Ini meliputi fasilitas pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi hasil laut. Selain itu, KKP juga akan membangun infrastruktur sosial yang memadai bagi nelayan dalam satu kawasan terpadu, seperti akses air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan, untuk mendukung kehidupan yang lebih layak bagi komunitas nelayan.

Sumber: AntaraNews