Ternyata Ini Penyebab Maraknya PHK Massal di Industri Tekstil

Perusahaan yang tutup bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM).

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.

Data BPS menunjukkan kinerja industri tekstil menurun seiring dengan adanya PHK massal sektor tersebut.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengamini adanya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di industri tekstil.

Melalui aturan ini, ada beberapa barang kategori tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia dengan mudah.

Tercatat ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK akibat aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Sedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Konsensus Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Bekasi mendesak pengusaha tidak gegabah melakukan PHK Buruh Bekasi, melainkan mengedepankan dialog dan mencari solusi alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Akar masalahnya bermula pada konflik keluarga, di mana terjadi perseteruan di internal keluarga antar ahli waris.

Puan mendorong dibentuknya Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama di daerah terdampak seperti Bali dan Batam

Ancaman PHK masih menjadi momok menakutkan bagi semua pekerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi bulan-bulan terberat bagi mereka.

Indonesia harus mewaspadai adanya gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dia menyatakan, gelombang PHK besar-besaran masih terus menghantam industri padat karya di Kabupaten Tangerang, pasca Pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan US$6 miliar untuk Pendanaan Industri Padat Karya melalui skema co-invest/co-financing, dengan fokus utama pada revitalisasi industri tekstil yang berpotensi besar meningkatkan ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana pembentukan BUMN Tekstil masih dalam tahap kajian mendalam, meskipun dana US$6 miliar telah disiapkan untuk penguatan industri.

PPATK mengungkap dugaan penyembunyian omzet Rp12,49 triliun di sektor tekstil melalui penggunaan rekening karyawan sebagai modus transaksi ilegal.

Dalam data tersebut, struktur kepemilikan saham PT Pakerin meliputi PT Inti Anugerah sebanyak 339,2 juta lembar saham atau Rp169,6 miliar.

Dia mengatakan bahwa sengketa tersebut sudah masuk ranah pengadilan, namun Kemenkum berupaya untuk melakukan mediasi sebagai langkah alternatif.

Rosan menyampaikan, setiap rencana investasi yang dilakukan pihaknya, terlebih dulu dilakukan melalui studi kelayakan (feasibility study).