Ironi Buruh dalam Bayang-Bayang Ekonomi Kelam dan PHK Massal

Ancaman PHK masih menjadi momok menakutkan bagi semua pekerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi bulan-bulan terberat bagi mereka.

1 Maret 2025. Tidak ada geliat produksi seperti hari biasanya di Pabrik Sritex. Ribuan buruh berkumpul di lapangan pabrik. Isak tangis mereka pecah di tengah guyuran hujan.

Mereka bersalaman, berpelukan sambil mengucapkan salam perpisahan. Saling menguatkan dan memberi dukungan. Suasana semakin haru saat seluruh hadirin menyanyikan lagu 'Kenangan Terindah' yang dipopulerkan oleh grup band Samson.

Sedih makin terasa ketika Iwan Lukminto, Direktur Utama Sritex memberikan sambutan perpisahan. "Peristiwa ini kita jadikan momentum juga untuk kembalinya kita yang lebih baik lagi. Lebih kuat lagi," kata Iwan.

Ribuan buruh Sritex belum lama mendapatkan kabar tak mengenakkan. Perusahaan tekstil raksasa di Sukoharjo itu resmi tutup pada 1 Maret 2025 akibat pailit. Dampaknya, sebanyak 10.669 buruh Sritex kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya buruh Sritex, ancaman PHK masih menjadi momok menakutkan bagi semua pekerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi bulan-bulan terberat bagi mereka. Pukulan telak di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan tak menentu.

Data resmi Kemnaker melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan, menunjukkan hingga Februari 2025, sekitar 18.610 pekerja kehilangan pekerjaan. Jumlah ini diproyeksi akan meningkat lebih lanjut seiring dengan berlanjutnya tahun.

"Periode Januari sampai Februari tahun 2025 terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," dikutip dari data Kemnaker pada Rabu (9/4).

Jumlah PHK Awal Tahun 2025

Jumlah PHK di awal tahun 2025 tersebut lebih banyak sekitar 2 kali lipat dibanding korban PHK periode Januari-Februari 2024, bahkan naik hampir 5 kali lipat dibanding Januari-Februari 2023. Misalnya, pada Januari-Februari 2024, pekerja yang terkena PHK sebesar 7694 dan pada periode yang sama 2023 hanya 3.892 kasus PHK.

Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi se-Indonesia pada periode tersebut. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Sebanyak 10.677 tenaga kerja menjadi korban PHK di Jawa Tengah.

Kemnaker mencatat daerah kedua dengan PHK terbanyak terdapat di Riau dengan 3.530 orang ter-PHK per Februari 2025. Kemudian, di DKI Jakarta sebanyak 2.650 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

Di Jawa Timur, sejumlah 978 pekerja mengalami PHK, Banten sebanyak 411 orang, Bali sebanyak 87 orang, Sulawesi Selatan 77 pekerja, dan Kalimantan Tengah sebanyak 72 tenaga kerja dan Jawa Barat sebanyak 23 pekerja yang terkena PHK.

Bila menghitung jumlah PHK yang tidak dilaporkan perusahaan ke pemerintah, maka angka PHK bisa jauh lebih tinggi dari yang dirilis Kemnaker.

Data Partai Buruh Mengejutkan

Data Kemenaker ini berbeda bila disandingkan dengan data milik Litbang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI mencatat ada 60 ribu buruh telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga awal Maret 2025.

Litbang KSPI memverifikasi 40 perusahaan yang melakukan PHK sepanjang Januari sampai awal Maret 2025. Sementara pekerja yang sudah diverifikasi terkena PHK ada 49.843 orang.

Adapun, 37 perusahaan besar terpaksa menutup pabriknya karena alasan pailit, efisiensi, dan relokasi. Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK.

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, data jumlah korban PHK yang dicatat KSPI dan Kemnaker selalu berbeda sejak delapan tahun lalu.

“Jadi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker, itu enggak turun ke lapangan,” kata Iqbal dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh.

Tren PHK Meningkat Sejak Covid-19

PHK buruh menjadi masalah krusial bidang ketenagakerjaan. Maraknya PHK massal terjadi sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini. Trennya sempat menurun pada 2018, namun meroket pada masa Covid-19.

Kondisi ini menjadi sebuah ironi, mengingat tenaga kerja memegang peranan penting dalam berbagai jenis serta tingkatan kegiatan produksi dalam perusahaan. Terlebih, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya.

Data PHK selama sepuluh tahun terakhir yaitu sekitar 77.700 orang (2014), 48.800 orang (2015), 12.800 orang (2016), 9.800 orang (2017), 3.400 orang (2018), 45.000 orang (2019), 3.600.000 orang (hingga Juli 2020), 538.305 orang (hingga Agustus 2021), 25.114 orang (2022), 64.855 (2023), dan hampir 80.000 orang (2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 terjadi PHK dengan jumlah yang cukup besar tetapi jumlah tersebut berangsur turun hingga tahun 2018. Selanjutnya, jumlah PHK kembali melonjak saat terjadi pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020.

Kemudian setelah pandemi, jumlah PHK berangsur turun hingga tahun 2023 tetapi kembali meningkat pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025, gelombang PHK diprediksi akan terjadi pada sekitar 280 ribu pekerja yang berasal dari 60 perusahaan di sektor tekstil.

Dilihat lebih rinci dari data Kemenaker, tren PHK ini naik telah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Sejak 2023, jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat. Merujuk data yang sama, sepanjang Januari - Desember 2024, terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Jumlah PHK ini meningkat dibandingkan PHK karyawan tahun 2023 yang menyasar 64.855 orang. Sepanjang tahun 2023, pemecatan paling banyak terjadi di Jawa Barat, jumlahnya sebanyak 19.217 orang atau 29,63% dari total pekerja ter-PHK secara nasional.

Di urutan kedua, ada Banten dan Jawa Tengah. Masing-masing terdapat 11.140 orang dan 9.435 orang yang terkena PHK pada 2023. Provinsi dengan kasus PHK terendah se-Indonesia adalah Papua, yakni 7 kasus. Disusul oleh Sulawesi Barat 9 kasus dan Papua Barat 15 kasus.

Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan persoalan PHK yang terjadi di sektor industri saat ini tidak sepenuhnya dipicu oleh kebijakan penghapusan kuota impor atau penurunan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Justru, menurutnya, kondisi deindustrialisasi yang terjadi lebih disebabkan oleh minimnya intervensi dan pemberdayaan dari pemerintah dalam satu dekade terakhir.

"Penyebab utamanya karena pemerintah terlalu fokus ke hilirisasi di sektor komoditas tertentu, tapi melupakan sektor manufaktur seperti tekstil, TPT, dan alas kaki," ujar Ronny.

Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir, sektor-sektor ini tidak mendapatkan dukungan optimal. Baik dalam kebijakan fiskal, insentif pajak, kemudahan bahan baku, maupun penguatan teknologi. Akibatnya, banyak industri dalam negeri yang kalah saing, biaya produksi mahal, permintaan menurun, hingga akhirnya perusahaan melakukan PHK sebagai jalan terakhir.

“Jadi bukan semata-mata karena kebijakan trade policy atau penghapusan kuota impor. Itu memang punya efek, tapi akar masalahnya adalah lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap industri manufaktur," tambahnya.

Ironi Pengangguran di Indonesia

Bertambahnya kasus PHK buruh sangat berdampak pada jumlah pengangguran terbuka di Indonesia. Dua masalah ini tentu dampaknya ke perekonomian Indonesia juga amat terasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang tengah mencari kerja hingga yang putus asa karena tidak mendapat pekerjaan.

BPS menggunakan istilah "Tingkat Pengangguran Terbuka" atau TPT sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Menurut data BPS, angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 mencapai 4,91 persen atau 7,47 juta orang. Ini artinya, ada 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023.

Sementara itu, rata-rata upah buruh pada Agustus 2024 sebesar Rp3,27 juta. Rata-rata upah buruh dari Agustus 2023 ke Agustus 2024 tumbuh 2,81 persen dari Rp3,18 juta rupiah menjadi Rp3,27 juta rupiah. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp3,54 juta rupiah, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp2,77 juta rupiah.

Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi per Agustus 2024

1. Jawa Barat (6,75%)

2. Banten (6,68%)

3. Papua Barat Daya (6,48%)

4. Papua (6,48%)

5. Kepulauan Riau (6,39%)

6. DKI Jakarta (6,21%)

7. Maluku (6,11%)

8. Sulawesi Utara (5,85%)

9. Aceh (5,75%)

10. Sumatera Barat (5,75%).

Lebih rinci, TPT berjenis kelamin laki-laki sebesar 4,96 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 4,6 persen. Sementara dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT perkotaan jauh lebih tinggi, yaitu 5,89 persen dibandingkan TPT pedesaan di angka 3,37 persen.

Di sisi usia, TPT kelompok umur muda berkisar antara 15-24 tahun menjadi penyumbang angka tertinggi, yaitu mencapai 16,42 persen. Sebaliknya, TPT penduduk kelompok usia tua lebih dari 60 tahun ke atas menjadi yang paling rendah sebesar 1,14 persen.

Di saat yang sama, data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menunjukkan level pengangguran di tanah air menduduki posisi puncak di antara enam negara lain di Asia Tenggara.

IMF mencatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen per April 2024. Kemudian, disusul Filipina sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Malaysia sebesar 3,52 persen, Vietnam sebesar 2,1 persen, Singapura sebesar 1,9 persen, dan Thailand sebesar 1,1 persen.

Menaker Buka Suara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia pada 2025. Menurut dia, tidak semua kabar yang beredar adalah benar, misalnya PT Mayora Indah Tbk yang sebelumnya disebut-sebut telah melakukan PHK massal terhadap pekerjanya.

"Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media, dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah," kata Yassierli seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/3).

Dia merujuk pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa, 4 Maret 2025, yang menyebutkan bahwa industri manufaktur dalam negeri terus bertumbuh sekaligus menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada angka PHK.

Menurut dia, ada beberapa faktor pemicu PHK, mulai dari kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Dia pun optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan mengalami pertumbuhan pada 2025.

"Ada (industri atau perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan harapan) ini," ujar Yassierli.

Satgas PHK Jangan Hanya Tambal Sulam

Pemerintah mengantisipasi gelombang PHK ini dengan membentuk Satgas PHK. Kemenaker mengkaji dengan matang wacana tersebut sambil menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

Merespons kondisi ini, Ronny menyarankan pemerintah tidak hanya membentuk Satgas PHK yang sifatnya reaktif. Sebaliknya, Indonesia butuh strategi lebih besar dan menyeluruh berupa pembentukan Satgas Reindustrialisasi.

“Satgas PHK itu sifatnya hanya tambal sulam. Yang dibutuhkan itu Satgas Reindustrialisasi, yang tugasnya memperkuat kembali sektor manufaktur kita, membangun daya saing, mendorong efisiensi produksi, hingga membantu akses teknologi dan modal,” tegasnya.

Lebih jauh, Ronny menilai pendekatan proteksi selama ini, seperti pembatasan impor atau kenaikan tarif, justru kerap menjadi bumerang. Terutama untuk industri yang justru masih bergantung pada bahan baku dan barang setengah jadi impor.

“Contohnya Permen 8, begitu impor bahan baku dibatasi, industri tekstil kita justru makin mahal biaya produksinya karena bahan bakunya ikut mahal. Akhirnya produk lokal tetap tidak kompetitif di pasar global," paparnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus bergeser dari protection policy ke empowering policy untuk ke depan. Fokus utamanya bukan lagi membatasi impor, tapi memperkuat kapasitas dan daya saing industri nasional, agar mampu bertarung di pasar domestik maupun ekspor tanpa bergantung pada perlindungan tarif.

Kebijakan Trump Alarm Badai PHK

Alarm gelombang PHK berpotensi kembali berbunyi imbas dari kebijakan tarif baru impor ke Amerika Serikat (AS) yang diputuskan Donald Trump. Akademisi sekaligus Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi memprediksi kebijakan AS itu mengancam industri dalam negeri yang bisa berdampak pada pengurangan pekerja.

"Artinya dalam waktu yang relatif tidak lama, industri kita bisa collapse (ambruk) itu. Otomatis angka PHK itu akan naik. Nah pelangguran akan meningkat," ujar Tadjuddin saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (10/4).

Penerapan tarif impor AS, kata Tadjuddin, bakal langsung membebani dunia usaha. Tarif impor yang tinggi juga membuat produk industri dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

"Karena tarif impor Amerika karena biayanya mahal, karena bersaing dengan negara lain yang tarif impor nya lebih murah, berarti kan produk industri kita nggak lakukan itu," ucapnya.

Sektor usaha dalam negeri yang paling terpukul kebijakan tarif impor tinggi di antaranya industri Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), industri alas kaki, industri mebel, industri pakaian jadi, hingga industri skala kecil seperti pembuatan rambut palsu dan bulu mata palsu.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi berupa rajutan maupun bukan rajutan Indonesia ke AS, mencapai USD4,3 miliar pada 2023. Nilai ekspor ini terus mengalami kenaikan menjadi USD4,5 miliar pada 2024 lalu. BPS mencatat, ekspor industri alas kaki Indonesia ke AS juga mengalami kenaikan pesat menjadi USD2,3 miliar.

Selain tarif impor Trump, dia menyoroti badai PHK di Indonesia sudah lebih lama terjadi akibat iklim investasi di Tanah Air yang belum memadai. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pengusaha untuk memperoleh izin berusaha hingga lemanya proses penegakan hukum. Hal ini membuat investor asing enggan berinvestasi di Indonesia.

"Banyak yang mereka itu tidak mau masuk ke Indonesia karena pertama, politik kita ini tidak stabil. Penegakan hukum kita sangat lemah. Pengurusan izin kita juga berbelit-belit," bebernya.

Tadjuddin meminta pemerintah untuk fokus memperbaiki iklim investasi agar industri dalam negeri dapat lebih berdaya saing. Antara lain dengan mendorong kemudahan izin berusaha. Menurutnya, kebijakan tarif mahal Trump hanya bersifat sementara.

"Iya. Katakan saja, surat izin untuk mendapatkan sertifikat halal. Industri makanan, itu kan harus ada sertifikat halalnya. Nah itu setahun belum tentu selesai mas. Nah inilah hal-hal yang seperti itu yang perlu diperbaiki," tandasnya.