Pemerintah Belum Mau Revisi Aturan Ini Meski Dituding Jadi Penyebab PHK Massal

Kemenperin ungkap penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) itu.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi PHK.

Industri tekstil terus menurun karena produk impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.

Sedikitnya 11.000 buruh di industri tekstil pada perusahan besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.

Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.

Lonjakan impor pada Mei 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan produsen dalam negeri.

Tercatat ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK akibat aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Masuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.

Zulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.

Indonesia melalui imbal dagang ini berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar," ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

Kenaikan nilai ekspor April 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non migas.

Indonesia berencana untuk mengimpor 100 ribu unit tabung CNG 3 kg dari China guna melakukan uji coba penggunaan di segmen rumah tangga.

Pemerintah mengumumkan akan mengimpor tabung CNG 3kg sebagai alternatif LPG 3 Kg.

Dalam beberapa tahun belakangan pakaian impor China membanjiri pasar hingga menyebabkan industri tekstil Tanah Air terpukul.

Konsensus Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Bekasi mendesak pengusaha tidak gegabah melakukan PHK Buruh Bekasi, melainkan mengedepankan dialog dan mencari solusi alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Akar masalahnya bermula pada konflik keluarga, di mana terjadi perseteruan di internal keluarga antar ahli waris.

Puan mendorong dibentuknya Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama di daerah terdampak seperti Bali dan Batam

Ancaman PHK masih menjadi momok menakutkan bagi semua pekerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi bulan-bulan terberat bagi mereka.

Indonesia harus mewaspadai adanya gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dia menyatakan, gelombang PHK besar-besaran masih terus menghantam industri padat karya di Kabupaten Tangerang, pasca Pandemi Covid-19.