LIVE

Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

kapal asing ditenggelamkan
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal (merdeka.com)
Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 02 kembali menangkap 1 kapal ikan asing (KIA) Malaysia pada Jumat (21/6/2019). (Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 02 kembali menangkap 1 kapal ikan asing (KIA) Malaysia pada Jumat (21/6/2019). (Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan) © 2023 liputan6

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait alasan Menteri Sakti Wahyu Trenggono enggan untuk meneruskan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal melalui teknik pengeboman.

Diketahui, kebijakan penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan)," kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7).

Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut.

Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.

"Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya," tegasnya.

Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal.

"Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga," bebernya.


Dia mencontohkan beberapa waktu lalu pihaknya memperoleh permintaan dari satu daerah untuk memanfaatkan kapal ikan asing ilegal. Cara yang ditempuh KKP ialah dengan melakukan koordinasi bersama kementerian terkait lain untuk memperoleh kepastian hukum.

"Kemarin ada pemerintah daerah misalnya, memang mereka mau ini, bicarakan juga dengan kementerian lain untuk izin digunakan. Jadi, nggak sembarangan juga," bebernya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

{{caption}}
13 Taman Nasional Bakal Jadi Pilot Project Konservasi Berskala Dunia, Ini Daftarnya

{{caption}}
Banjir Rendam 12 RT di Jaksel, Dipicu Hujan Deras dan Luapan Kali Krukut

{{caption}}
Duduk Perkara 19 Anggota Dishub Palembang Gelar Razia Liar hingga Sebabkan Kecelakaan Beruntun

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Minta Jumlah Tangkapan Ikan Dikurangi, Nelayan Bisa Lakukan Cara Ini

Jumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.

KKP
{{caption}}
Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa

Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.

Kapal Nelayan di Muara Baru
{{caption}}
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan

Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.

perbudakan
{{caption}}
KKP Pastikan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas Utama

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan adalah fokus utama KKP untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup para nelayan di Indonesia. Simak bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan hal ini.

Kebijakan Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! KKP Hentikan Reklamasi Ilegal Konawe Selatan, Proyek 2.231 Hektar Tanpa Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi ilegal Konawe Selatan seluas 2.231 hektar di Sulawesi Tenggara yang tak berizin. Apa dampaknya bagi lingkungan?

KKP
{{caption}}
Polemik Pagar Laut Bekasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan Akan Panggil DKP Jawa Barat

Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.

Berita Update
{{caption}}
Menteri KKP soal Pagar Laut di Tangerang: Kalau Kantongi Izin Sesuai KKPRL Boleh Dilakukan

Namun apabila pemagaran tersebut sudah mengantongi izin, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Sakti Wahyu Trenggono
{{caption}}
Menteri KKP Blak-blakan Depan DPR Soal Heboh Penjualan Pulau di Anambas, Gandeng Komdigi Usut Pelaku

Penjelasan itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

kasus penjualan pulau
{{caption}}
KKP Klarifikasi Alat Tangkap Ikan Merauke: Kapal Pakai JHUB, Bukan Trawl Pukat Harimau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan di Merauke menggunakan Alat Tangkap Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB), bukan pukat harimau. Simak detail pengaturannya!

alat tangkap ikan
{{caption}}
Program Kampung Nelayan Merah Putih Probolinggo Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih Probolinggo akan mendorong kesejahteraan nelayan melalui ekosistem ekonomi biru berkelanjutan.

didit herdiawan ashaf
{{caption}}
BPH Migas: Surat Rekomendasi Permudah Akses BBM Subsidi Nelayan Teluk Bayur

Kehadiran surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi Nelayan telah mempermudah aktivitas melaut para nelayan di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, meningkatkan produktivitas mereka.

bbm subsidi nelayan
{{caption}}
Indonesia Percepat Harga Karbon Sektor Kelautan untuk Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat inisiatif Harga Karbon Sektor Kelautan atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan dan perikanan, sebagai langkah strategis mendukung ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan.

ekonomi biru
{{caption}}
Wamen Kelautan dan Perikanan Ajak Pelaku Usaha Perikanan Terapkan Stelina untuk Perluas Jangkauan Pasar

Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjalankan program ekonomi biru untuk jaga keberlanjutan ekologi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

ekonomi biru
{{caption}}
Dorong Pemulihan Ekonomi, Satgas PRR Segera Rehabilitasi Tambak dan Keramba Terdampak

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi.

aceh