Fakta Mengejutkan! KKP Hentikan Reklamasi Ilegal Konawe Selatan, Proyek 2.231 Hektar Tanpa Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi ilegal Konawe Selatan seluas 2.231 hektar di Sulawesi Tenggara yang tak berizin. Apa dampaknya bagi lingkungan?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini mengambil tindakan tegas dengan menghentikan proyek reklamasi ilegal di pesisir Desa Ulu Sawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Proyek seluas 2.231 hektar ini, yang dikelola oleh PT GMS, ditemukan beroperasi tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diwajibkan.

Penangguhan kegiatan ini dilakukan setelah tim pengawas menemukan indikasi kuat pelanggaran regulasi kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa aktivitas reklamasi harus dihentikan sampai perusahaan memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan.

Proyek reklamasi ilegal Konawe Selatan ini bertujuan untuk pembangunan dermaga yang akan mendukung operasi pertambangan nikel PT GMS. Namun, tanpa izin yang sah, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan laut dan ekosistem pesisir di wilayah tersebut.

Pelanggaran Regulasi dan Potensi Dampak Lingkungan

Kurniawan, Kepala Stasiun PSDKP Bitung yang membawahi wilayah Sulawesi Tenggara, menegaskan bahwa aktivitas reklamasi ini sangat kuat diduga melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 mengenai sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

PT GMS mengakui bahwa pembangunan dermaga tersebut ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional penambangan nikel mereka. Namun, kepatuhan terhadap perizinan adalah prasyarat mutlak untuk setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, terutama proyek reklamasi yang berpotensi mengubah bentang alam dan ekosistem secara drastis. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sendiri merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di laut telah melalui kajian mendalam terkait dampak lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

Kegiatan reklamasi ilegal Konawe Selatan tanpa PKKPRL dapat menyebabkan kerusakan habitat laut, mengganggu jalur migrasi biota laut, serta mengubah pola arus yang berdampak pada abrasi atau sedimentasi di area lain. Selain itu, proyek semacam ini juga berisiko merusak terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang merupakan ekosistem vital bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies laut dan perlindungan garis pantai. Penghentian proyek ini menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Komitmen KKP dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penangguhan proyek reklamasi ilegal ini merupakan bagian dari upaya pengawasan kelautan yang diperkuat oleh KKP, terutama menjelang Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting menjelang perayaan Hari Ulang Tahun KKP yang ke-26 pada akhir Oktober mendatang, menunjukkan komitmen KKP terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Beliau menyatakan bahwa pemerintah telah memetakan tingkat risiko usaha berdasarkan sektor, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menteri Trenggono mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi peraturan demi memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara berkelanjutan. Kepatuhan ini sangat penting agar tidak merugikan ekosistem laut yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pesisir dan sumber daya nasional.

Sumber: AntaraNews