Target KKP: 35 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Akhir Januari 2026

Saat ini sudah ada 100 titik kampung nelayan yang selesai dibangun.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026, sebuah inisiatif ambisius untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Trenggono menjelaskan, dari 100 titik KNMP yang dibangun pada tahun 2025, hampir seluruhnya telah selesai.

Kampung Nelayan Poncosari di Bantul hadir sebagai harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dilengkapi fasilitas modern, bagaimana proyek KKP ini mengubah kehidupan nelayan?

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Lombok Timur menjadi solusi strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Penguatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan usaha rantai dingin yang efisien dan berkelanjutan di lokasi KNMP.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Poncosari telah selesai sepenuhnya, menandai langkah maju dalam peningkatan fasilitas perikanan dan potensi ekonomi masyarakat nelayan di Bantul.

Program kampung nelayan yang merupakan bagian dari program pemerintah yang bersifat padat karya dan berorientasi pada peningkatan ketahanan protein nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Bantul yang telah mencapai 92 persen, diharapkan dongkrak ekonomi nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memulai pembangunan 35 lokasi baru Kampung Nelayan Modern (KNMP), menambah total 100 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 35 titik baru Kampung Nelayan Merah Putih, melengkapi 65 yang sudah ada, menjadikan total 100 lokasi di pesisir Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pemerintah Indonesia berencana membangun 1.000 Desa Nelayan Merah Putih secara nasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memperluas program percontohan yang sukses dan menarik.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serius menggarap peningkatan Kesejahteraan Nelayan Penajam dengan program inovatif seperti koperasi perikanan tangkap dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Simak detailnya!

Kecamatan Labuan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menunjukkan potensi ekonomi kelautan yang signifikan, didukung oleh wilayah pesisir strategis dan demografi usia produktif.

Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan pembangunan 12 titik Kampung Nelayan Merah Putih Bintan kepada KKP, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dampingi tim survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau lokasi rencana Pembangunan KNMP Pasaman Barat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Nagari Maligi, untuk tahun 2026. Survei ini bertujuan memverifikasi ke

Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan.

Dari total 1.582 unit kapal yang bakal dilakukan modernisasi, sebanyak 30 kapal berukuran 30 GT membutuhkan awak kapal perikanan (AKP) sekitar 10 ribu orang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan di Merauke menggunakan Alat Tangkap Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB), bukan pukat harimau. Simak detail pengaturannya!

Komisi IX DPR RI menyoroti potensi besar Budidaya Udang Vaname Kepri sebagai motor penggerak investasi. Sektor ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) survei lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Simeulue di Aceh, diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangguhkan sementara pembangunan resor asing di Pulau Maratua karena melanggar aturan, menegaskan pentingnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam setiap pembangunan resor Maratua.