Solusi Pakar Antisipasi Dampak Perang Iran Vs Israel: Produksi Dalam Negeri Harus Diperkuat
Pemerintah juga diminta menekan impor barang pangan dan barang konsumsi
perang
Pemerintah juga diminta menekan impor barang pangan dan barang konsumsi
Solusi Pakar Antisipasi Dampak Perang Iran Vs Israel: Produksi Dalam Negeri Harus Diperkuat
Pakar ekonomi Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk menekan impor barang pangan dan barang konsumsi.
Saran itu ia sampaikan untuk mendukung kebijakan menjaga sektor riil dari dampak konflik di Timur Tengah.
- Pecah Perang Iran-Israel Picu Kenaikan Harga BBM hingga Krisis Bahan Pangan, Begini Penjelasannya
- Konflik Iran Vs Israel Picu Ekonomi Indonesia Merosot di Bawah 5 Persen, Begini Penjelasannya
- Tahan Kenaikan Harga Bensin Akibat Konflik Iran Vs Israel, Pemerintah Bakal Tambah Subsidi BBM
- Ternyata Ini Dampak Konflik Iran-Israel buat Indonesia
- Kemlu: Tak Ada WNI jadi Korban Penikaman Massal di Sydney
- Dosen Cabul Tak Dipecat walau Dipenjara 2,5 Tahun, Korban Singgung Ketegasan Rektorat Unsri
Menurut Bhima, penyebab melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar AS bukan hanya perang Iran-Israel, tetapi juga melemahnya pengaturan impor.
"Barang impor dari mulai beras 3 juta ton, bawang putih sampai terbukanya impor barang lewat e-commerce itu melemahkan sektor riil dan Rupiah sekaligus," kata Bhima saat dihubungi, Rabu (17/4).
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies ini, harus ada langkah nyata membatasi impor. "Efektifnya ya perketat impor dan perkuat produksi dalam negeri," kata Bhima.
Sedangkan pakar ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core), Mohammad Faisal mengatakan kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah harus lebih akomodatif dan responsif.
Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat tidak terpuruk imbas pengaruh global dalam hal ini perang di wilayah Timur Tengah.
“Fiskal harus lebih akomodatif, kalau dari sisi moneter harus memerhatikan hal-hal yang menghambat sektor riil," ujar Faisal.
Menurut Faisal hal yang perlu diantisipasi juga adalah kenaikan harga minyak yang bisa berdampak kepada kenaikan harga BBM di dalam negeri.
“Kebijakan fiskal harus lebih longgar, menghindari kebijakan-kebijakan yang menekan konsumsi dan daya beli masyarakat. Kalau melihat eskalasi di Timur Tengah sebelum perang kan justru kebijakan fiskalnya lebih ketat ya dengan PPN 12%, cukai dan lain lain, ini yang harus dihindari,” kata Faisal.
“Termasuk pembatasan subsidi yang harus dihindari juga. Karena antisipasi harga minyak yang bakal bikin kenaikan harga BBM," tambah Faisal.
Dari sisi moneter, menurut dia, pemerintah harus memerhatikan hal-hal yang bisa menghambat sektor riil terutama tingkat suku bunga.
Pemerintah tidak perlu mengikuti apabila The Fed merespons kondisi geopolitik di Timur Tengah dengan menaikkan tingkat suku bunga.
"Tapi lebih mencari cara yang lain. Misal kalau tidak dinaikkan suku bunga jadi pelemahan nilai tukar rupiah. Maka untuk mengurangi pelemahan tersebut bisa dengan instrumen menggelontorkan cadangan devisa. Karena cadangan devisa kita juga cukup banyak,” ujar Faisal.
