Diam-Diam Vietnam Mulai Mewaspadai Perang dengan AS

Hubungan antara Vietnam dan AS semakin erat, namun dokumen internal menunjukkan adanya kekhawatiran yang berbeda.

Setahun setelah Vietnam mempererat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) ke tingkat tertinggi, sebuah dokumen internal terungkap yang menunjukkan bahwa militer Vietnam telah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi potensi "perang agresi" dari AS.

Dalam dokumen tersebut, AS bahkan dikategorikan sebagai pihak lawan dalam konflik bersenjata. Laporan ini dirilis pada Selasa (3/2/2026) dan menunjukkan bahwa Hanoi memiliki pendekatan ganda terhadap Washington.

Selain itu, dokumen ini juga mencerminkan ketakutan mendalam di kalangan pemimpin Vietnam akan campur tangan eksternal yang dapat memicu pemberontakan terhadap Partai Komunis.

Kekhawatiran ini merujuk pada kemungkinan terjadinya "revolusi warna", seperti yang terjadi dalam Revolusi Oranye di Ukraina pada tahun 2004 atau Revolusi Kuning di Filipina pada tahun 1986.

Laporan tersebut disusun oleh The 88 Project, sebuah organisasi yang fokus pada pelanggaran hak asasi manusia di Vietnam.

Dalam analisisnya, organisasi ini mengutip beberapa dokumen internal lainnya yang menunjukkan kecemasan yang sama terhadap motif AS di Vietnam.

"Di sini ada konsensus lintas pemerintahan dan lintas kementerian," ujar Ben Swanton, wakil direktur The 88 Project dan penulis laporan tersebut, seperti yang dikutip dari Associated Press.

"Ini bukan sekadar pandangan kelompok pinggiran atau unsur paranoid dalam partai atau pemerintahan."

Dokumen utama yang dianalisis berjudul "Rencana Kedua Invasi AS" atau "The 2nd U.S. Invasion Plan", yang disusun oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024.

Dokumen ini menyatakan bahwa untuk "memperkuat daya tangkal terhadap China", AS dan sekutunya bersiap untuk menggunakan berbagai bentuk perang nonkonvensional, intervensi militer, bahkan invasi besar-besaran terhadap negara atau wilayah yang dianggap "menyimpang dari orbitnya".

Meskipun menyadari bahwa saat ini risiko perang terhadap Vietnam relatif kecil, namun para perencana militer Vietnam menekankan pentingnya kewaspadaan.

Selain itu, para analis militer Vietnam juga menggambarkan perkembangan kebijakan AS selama tiga pemerintahan berturut-turut, mulai dari Barack Obama, dilanjutkan masa jabatan pertama Donald Trump, hingga pemerintahan Joe Biden, yang dinilai semakin memperkuat hubungan militer dan strategis dengan negara-negara Asia untuk membentuk front melawan China.

Hubungan Diplomatik Capai Puncak

Pada tahun 2023, Presiden Biden menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Vietnam, yang mengangkat hubungan kedua negara ke tingkat tertinggi, setara dengan hubungan Vietnam dengan Rusia dan China.

Kemitraan ini digambarkan sebagai hubungan "mitra tepercaya dengan persahabatan yang dilandasi rasa saling menghormati".

Namun, dalam dokumen militer tahun 2024, para perencana Vietnam menilai bahwa meskipun Amerika Serikat dianggap sebagai mitra dan mata rantai penting, Washington juga berupaya "menyebarkan dan memaksakan nilai-nilainya terkait kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, etnisitas, dan agama" untuk secara bertahap mengubah sistem pemerintahan sosialis Vietnam.

"Rencana Invasi AS Kedua memberikan salah satu gambaran paling gamblang tentang kebijakan luar negeri Vietnam," tulis Swanton dalam analisisnya.

"Dokumen ini menunjukkan bahwa jauh dari melihat AS sebagai mitra strategis, Hanoi justru memandang Washington sebagai ancaman eksistensial dan tidak berniat bergabung dalam aliansi anti-China,: ujarnya.

Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai laporan dari The 88 Project maupun dokumen yang disorot.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak untuk memberikan komentar langsung mengenai dokumen tersebut, tetapi menegaskan kembali komitmennya dalam kemitraan baru ini.

"Vietnam yang kuat, sejahtera, mandiri, dan tangguh menguntungkan kedua negara dan membantu memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, aman, bebas, dan terbuka," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS.