Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Aturan Baru OJK soal Paylater: Penyelenggara Hanya Boleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan

Hal ini sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

{{caption}}
BTN Siapkan Peluncuran Paylater Awal 2026, Optimalkan Bisnis Ritel dan Daya Beli Masyarakat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan meluncurkan produk kredit "buy now pay later" atau **BTN Paylater** pada Kuartal I 2026. Ini adalah strategi BTN untuk mengoptimalkan bisnis ritel. Apa dampaknya bagi nasabah dan pasar?

{{caption}}
Utang Masyarakat Dunia di Paylater Diprediksi Tembus Rp15.063 Triliun

Sektor BNPL telah mengalami lonjakan pesat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 21,7 persen.

{{caption}}
Ironi di Balik Paylater Melonjak Tembus Rp22,7 Triliun, Potret Nyata Kondisi Ekonomi Rakyat

Angka ini meningkat sekitar Rp800 miliar dibandingkan Februari 2025 yang masih berada di angka Rp21,98 triliun.

{{caption}}
Penggunaan Paylater Perbankan Naik Tajam, Capai Rp21,9 Triliun Hingga Februari 2025

Sebagai informasi, OJK mencatat, hingga Februari 2025, pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan mencapai double digit, yakni sebesar 10,3 persen.

{{caption}}
Bukti Masyarakat Indonesia Makin Banyak Pakai Pay Later

Angka pengguna pay later mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

OJK
{{caption}}
OJK Catat Kredit Paylater Naik Jadi Rp21,77 Triliun pada 2024

Peningkatan ini sejalan dengan jumlah rekening mencapai 24,51 juta.

{{caption}}
Tumbuh Subur, Utang Paylater Masyarakat Tembus Rp7,81 Triliun di Juli 2024

Pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perbankan mencapai Rp18,01 triliun atau tumbuh 36,66 persen (yoy).

{{caption}}
OJK Catat, Utang Paylater Orang Indonesia Tembus Rp6,81 Triliun per Mei 2024

Angka ini meningkat 33,64 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama.

{{caption}}
OJK Ungkap Prospek Cerah Industri "Paylater" di Masa Depan

Pay Later dinilai dapat memberikan manfaat yang optimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

{{caption}}
Satgas PASTI OJK Hentikan 27 Usaha Gadai Swasta Ilegal dan 228 PAKD Ilegal

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

{{caption}}
OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah BPRS GP Medan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

{{caption}}
Berau Genjot Digitalisasi Keuangan Melalui Laku Pandai untuk Inklusi Ekonomi

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

{{caption}}
Satgas PASTI Sulteng Tertibkan Pergadaian Ilegal Palu, Lindungi Masyarakat dari Kerugian

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

{{caption}}
Bareskrim Tahan Tersangka FH dalam Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

{{caption}}
Reformasi Pasar Modal Tuntas, Perkuat Transparansi dan Integritas

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.