Perhapi Aceh Soroti Kemanfaatan Warga Jadi Kunci Regulasi Tambang Rakyat: Mengapa Sejarah Lokal Penting?

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Aceh menekankan pentingnya aspek kemanfaatan masyarakat dalam penyusunan Regulasi Tambang Rakyat, serta perlunya kajian mendalam.

Banda Aceh – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah (PD) Aceh baru-baru ini menyoroti urgensi aspek kemanfaatan masyarakat dalam setiap regulasi yang berkaitan dengan pertambangan rakyat. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan mampu memberikan dampak positif secara langsung kepada warga sekitar. Fokus utama adalah bagaimana aktivitas pertambangan dapat benar-benar menyejahterakan komunitas lokal.

Pernyataan penting tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perhapi PD Aceh, Muhammad Hardi, di sela-sela momen pelantikan Pengurus Perhapi PD Aceh periode 2025-2029. Acara pelantikan berlangsung di Banda Aceh, menjadi platform strategis untuk menyampaikan pandangan organisasi. Hardi menekankan bahwa kebermanfaatan bagi masyarakat adalah prioritas utama dalam konteks pertambangan rakyat.

Pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem, telah menunjukkan inisiatif untuk mengatur pertambangan rakyat, termasuk emas dan mineral lainnya. Rencana ini akan diwujudkan melalui usulan pembuatan qanun atau peraturan daerah Aceh. Tujuannya adalah agar kegiatan pertambangan dapat terkontrol dengan baik dan terlaksana secara optimal demi kepentingan bersama.

Pentingnya Aspek Kemanfaatan dalam Regulasi Tambang Rakyat

Menurut Muhammad Hardi, penyusunan regulasi untuk pertambangan rakyat tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah harus melalui serangkaian kajian komprehensif untuk memetakan kawasan mana saja yang dinyatakan layak untuk kegiatan pertambangan. Standar dan pedoman untuk kajian ini sebenarnya sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Hardi menjelaskan, terkait legalisasi tambang rakyat, Perhapi menyarankan agar pemerintah melakukan kajian berdasarkan 'spot-spot' yang layak. Misalnya, jika pemerintah mengusulkan suatu daerah tertentu, maka perlu dilakukan kajian bersama untuk menentukan kelayakan. Proses ini penting untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta sosial.

Aspek kemanfaatan bagi masyarakat menjadi poin krusial yang harus diperhatikan secara mendalam. Perlu dipastikan apakah manfaat dari kegiatan pertambangan benar-benar dirasakan oleh warga lokal atau justru dinikmati oleh pihak luar. Transparansi dalam pembagian manfaat ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi regulasi tambang rakyat.

Kajian Mendalam: Historis dan Cadangan Sumber Daya

Hardi menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dikaji dalam proses legalisasi pertambangan rakyat. Pertama, mengenai kebermanfaatan, yaitu sejauh mana kegiatan ini membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kedua, aspek historis, yakni apakah kegiatan pertambangan di lokasi tersebut sudah berlangsung lama atau merupakan inisiatif baru.

Aspek historis ini sangat relevan karena seringkali tambang rakyat memiliki akar sejarah yang panjang dalam suatu komunitas. Pemahaman terhadap latar belakang historis dapat memberikan gambaran mengenai praktik terbaik yang pernah ada dan tantangan yang mungkin timbul. Informasi ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menunjukkan pentingnya data historis dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, perlu dilakukan kajian terhadap sumber daya cadangan yang tersedia di lokasi pertambangan. Data mengenai cadangan ini akan menentukan potensi ekonomi dan keberlanjutan kegiatan pertambangan dalam jangka panjang. Kajian yang menyeluruh akan memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara efisien dan bertanggung jawab, tanpa merusak lingkungan secara berlebihan.

Peran Perhapi Aceh dalam Mendukung Pemerintah

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Aceh menegaskan komitmennya sebagai wadah bagi para ahli pertambangan untuk siap membantu pemerintah daerah. Mereka siap memberikan 'roadmap' atau gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek kegiatan tambang. Bantuan ini mencakup analisis potensi, risiko, serta dampak positif dan negatif dari legalisasi pertambangan.

Perhapi akan berperan aktif dalam memberikan pandangan yang objektif mengenai bagaimana pertambangan jika dilegalkan. Mereka akan mengidentifikasi potensi keuntungan ekonomi dan sosial, sekaligus menyoroti kemungkinan dampak lingkungan atau sosial yang perlu diantisipasi. Keterlibatan para ahli diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih matang dan berimbang.

Kolaborasi antara Perhapi Aceh dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan pertambangan rakyat. Tujuannya adalah agar kegiatan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhapi selalu siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber: AntaraNews