Penyaluran KUR Tembus Rp156,84 Triliun hingga Juli 2025

Sementara realisasi penyaluran Kredit Alsintan pada periode yang sama telah mencapai Rp24,62 miliar dan disalurkan kepada 34 debitur.

"Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Alsintan pada periode yang sama telah mencapai Rp24,62 miliar dan disalurkan kepada 34 debitur," kata Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Kemenko Perekonomian Bisnis Gunawan Pribadi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 terkait KUR di Bali, Selasa (26/8).

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pelaku usaha produktif di sektor pertanian dan sektor industri padat karya. Di sektor pertanian, pemerintah terus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Alsintan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian. Sedangkan di sektor industri padat karya, pemerintah mendorong percepatan penyaluran KIPK agar dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi mesin sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan demi menggerakkan roda perekonomian nasional secara lebih merata, menjangkau sektor strategis, serta memperkuat fondasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk mendukung sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan dengan plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar untuk setiap pencairan dari sisi penyediaan rumah dan plafon pinjaman di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta untuk sisi permintaan rumah.

"Skema ini diharapkan dapat mendukung program prioritas Pemerintah terkait penciptaan tiga juta rumah," ujar dia.

Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan Sektor Produktif

Pemerintah terus mendukung upaya dalam memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR terus hadir dalam rangka mendukung berbagai program prioritas Pemerintah serta senantiasa beradaptasi dan berkembang untuk dapat menjawab tantangan yang dihadapi di masa mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan mengatakan, pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan sektor produktif melalui tiga instrumen utama yaitu KUR, Kredit Alsintan, dan KIPK.

"Selain itu, melalui hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tanggal 3 Juli 2025, ditetapkan juga skema Kredit Program Perumahan untuk mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah," ujar dia.

Penyesuaian Kebijakan

Berbagai penyesuaian dituangkan dalam instrumen hukum agar usaha produktif dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan suku bunga yang murah melalui berbagai skema kredit program yang diterbitkan Pemerintah.

Penyesuaian kebijakan juga dilakukan agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses pembiayaan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih sederhana.

"Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Ferry.