Pengamat soal Rencana Danantara Suntik Dana Segar ke Garuda Rp30 Triliun
Pengamat menilai rencana Danantara menyuntikan dana segar sebesar Rp30 Triliun ke Garuda Indonesia, bukanlah solusi yang tepat.
Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyoroti rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyuntikkan dana sebesar Rp30 triliun ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama.
“Membaca berita bahwa Danantara suntik Rp30 triliun ke Garuda lewat private placement, upaya BPI Danantara untuk membantu penyehatan kinerja PT Garuda Indonesia adalah salah besar,” ujar Azas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/11) dikutip Liputan6.com.
Mengapa? Azas menilai, masalah Garuda bukanlah sekadar kekurangan dana, melainkan krisis kepercayaan dan lemahnya tata kelola manajemen.
“Penyehatan Garuda seharusnya tidak dimulai dari tambahan modal, melainkan dari perbaikan kepercayaan mitra bisnis dan publik. Selama kepercayaan itu belum dipulihkan, berapa pun uang yang disuntikkan hanya akan habis tanpa hasil,” ujarnya.
“Menyuntikkan Rp30 triliun kepada manajemen Garuda hanya untuk memberi makan dan dihabiskan korupsi para tokoh yang sama selama ini kembali,” tambah dia.
Lebih Baik Fokus Hutang dan Kasus Hukum
Azas berpendapat, alangkah baiknya pemerintah fokus menyelesaikan utang Garuda kepada mitra bisnis serta menuntaskan kasus korupsi yang menjerat perusahaan.
Langkah itu dinilainya akan lebih efektif, terutama memulihkan kepercayaan konsumen terhadap Garuda.
“Seharusnya pemerintah langsung saja membayar hutang kepada mitra bisnis Garuda dan menyelesaikan tuntas kasus korupsinya agar mereka percaya pada prospek bisnis penerbangan Garuda di masa mendatang,” ujarnya.
Tertekan Utang dan Kekurangan Armada
Kondisi terkini Garuda Indonesia yang masih jauh dari kata aman. Maskapai nasional itu disebut hanya mampu mengoperasikan sekitar 40 pesawat, jumlah yang dinilai terlalu kecil untuk bersaing di pasar penerbangan internasional.
“Keterbatasan ini disebabkan Garuda sangat sulit menambah atau mengadakan pesawat baru untuk bisnisnya. Perusahaan penyewa pesawat tentu tidak berani memberikan hutang sewa pesawat kembali ke PT Garuda,” tuturnya.
Ia menjelaskan, perusahaan leasing enggan bekerja sama karena masih trauma dengan utang lama Garuda yang belum tuntas pembayarannya.
“Perusahaan penyewaan pesawat sangat takut Garuda tidak bisa membayar biaya sewa tepat waktu. Hutang yang sekarang saja mundur 30 tahun tanpa kejelasan mekanisme pembayarannya,” kata Azas.
Menurutnya, minimnya armada menjadi beban berat bagi operasional Garuda yang sedang berupaya bertahan di tengah ketatnya kompetisi penerbangan.