Pengamat MTI Dorong Opsi Transit Tiket Pesawat Tetap Ada Saat Diskon Mudik Lebaran 2026

Pengamat Transportasi MTI Revy Petragradia mendesak agar opsi transit tiket pesawat tetap dipertahankan selama periode diskon mudik Lebaran 2026, penting untuk menjaga konektivitas masyarakat.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Revy Petragradia, mendorong agar opsi penerbangan transit tetap tersedia. Desakan ini disampaikan menjelang pemberlakuan diskon tiket pesawat untuk angkutan Lebaran 2026. Opsi transit dianggap krusial demi menjaga konektivitas serta aksesibilitas bagi masyarakat luas.

Menurut Revy, penghapusan rute transit secara sepihak dapat merugikan sebagian masyarakat yang bergantung padanya. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam mengenai alternatif pengganti. Alternatif tersebut bisa berupa penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat.

Selain itu, penggunaan pesawat berukuran lebih kecil juga dapat dipertimbangkan agar layanan penerbangan tetap berjalan optimal. Kebijakan ini muncul di tengah wacana pemerintah yang mempertimbangkan penghapusan sejumlah rute transit.

Kebijakan Diskon Tiket dan Wacana Penghapusan Rute Transit

Menjelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah telah menerapkan kebijakan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Diskon sebesar 17-18 persen ini berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026. Pembelian tiket dengan insentif ini dapat dilakukan sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Kebijakan diskon tiket ini diharapkan mampu meringankan biaya perjalanan masyarakat yang akan pulang kampung. Jalur udara memang sering menjadi pilihan utama bagi pemudik saat musim Lebaran tiba. Insentif ini disambut positif oleh banyak pihak sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat.

Namun, di balik kebijakan diskon yang menguntungkan, muncul wacana lain yang menjadi perhatian. Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan untuk menghapus sejumlah rute penerbangan transit dan mendorong penggunaan penerbangan langsung (direct flight).

Revy Petragradia menyoroti bahwa bagi banyak daerah, terutama wilayah dengan konektivitas terbatas, opsi transit adalah satu-satunya cara. Tanpa opsi ini, mobilitas masyarakat di daerah tersebut berpotensi terganggu.

Dampak Serius Penghapusan Transit bagi Masyarakat dan Daerah

Rencana penghapusan rute transit perlu dikaji secara lebih mendalam karena berpotensi menimbulkan dampak serius. Masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung akan sangat terdampak. Contohnya, perjalanan ke Tana Toraja, Nabire, hingga Kupang yang kerap memerlukan transit di Bali atau kota besar lainnya.

Revy menegaskan bahwa kebijakan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi pergerakan dan peningkatan volume penerbangan langsung. Tanpa opsi pengganti yang jelas, pembatasan transit justru berisiko membingungkan masyarakat. Terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang mudik.

“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa. Apakah moda lain disiapkan, apakah jadwal tetap ada dengan frekuensi disesuaikan, atau ada skema lain. Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” kata Revy.

Dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga oleh daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu roda ekonomi lokal. Sektor pariwisata hingga logistik di daerah-daerah tersebut bisa terpengaruh secara negatif.

Pentingnya Konektivitas dan Solusi Alternatif untuk Mudik Aman

Gangguan ekonomi lokal ini dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini mendorong pemerataan ekonomi. Pengembangan kawasan di luar pusat-pusat kota besar menjadi terhambat jika konektivitas terputus. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada peran strategis transit untuk menjaga konektivitas antardaerah.

Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil. Pesawat berukuran kecil dapat disesuaikan dengan demand, supply, dan biaya operasional rute-rute transit. Selain itu, pengembangan kawasan tujuan juga perlu terus dilakukan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan.

Revy memperingatkan bahwa jika penghapusan transit dilakukan tanpa kesiapan alternatif moda atau armada, risiko daerah-daerah pelosok semakin terisolasi menjadi nyata. Padahal, penyediaan konektivitas dan mobilitas adalah kewajiban dasar pemerintah kepada masyarakat.

Di tengah diskon tiket pesawat yang bertujuan meringankan beban pemudik, pemerintah diminta tidak abai pada aspek konektivitas. Bagi banyak wilayah di Indonesia, transit bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar mudik tetap bisa dijalani dengan aman dan terjangkau. “Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak. Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan,” tutup Revy.

Sumber: AntaraNews