Pemerintah Siapkan 1.000 Unit Rumah Subsidi untuk Wartawan di Cibitung, Diklaim Bebas Banjir

Rumah subsidi tersebut akan dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada lima wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5).

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam menyediakan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan perwakilan dari Bank Tabungan Negara (BTN), yang mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peninjauan langsung ke lokasi dilakukan untuk memastikan kualitas hunian yang layak bagi para jurnalis. Ia menilai rumah-rumah di Perumahan Gran Harmoni memiliki spesifikasi memadai, seperti dinding ganda, plafon aluminium, tinggi bangunan tiga meter, serta fasilitas dapur dan air dari PAM.

“Ini rumahnya saya nilai 8 dari 10. Ada ruang bermain anak, pos keamanan, dan internet sudah tersedia. Tempat ibadah juga sedang dibangun,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, dari 124 wartawan yang sudah mendaftar sebagai calon penerima, lima orang menerima kunci rumah secara simbolis pada hari itu.

Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP. Ia menyebutkan bahwa program serupa terakhir dilaksanakan pada 2012 dan masih memiliki banyak catatan perbaikan.

“Terima kasih kepada Menteri PKP. Saya rasa ini pertama kalinya dalam sejarah, program perumahan bagi wartawan benar-benar sampai pada tahap penyerahan kunci dengan rumah yang layak,” ujar Meutya.

Program ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Kementerian PKP, Kementerian Komdigi, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan, sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian layak bagi pekerja sektor informal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menegaskan bahwa rumah subsidi tersebut akan dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab dan dapat dimiliki melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Wartawan berhak atas rumah yang layak. Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers, dan PWI untuk menentukan penerima yang tepat,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa kawasan Gran Harmoni bebas dari risiko banjir dan memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan internet, keamanan, dan fasilitas umum lainnya.

"Enggak banjir ya (wilayah ini tidak rawan banjir). Kemarin waktu Bekasi banjir Ini nggak banjir Tidak banjir. Nah Itu penting sekali,” kata Ara.