LIVE

Pemerintah Setop Sementara Reklamasi Dua Pulau Berbatasan Langsung dengan Singapura

Aktivitas reklamasi dan pemanfaatan ruang laut di pulau itu dilakukan oleh PT Dewi Citra Kencana.

reklamasi
Pemerintah Setop Sementara Reklamasi Dua Pulau Berbatasan Langsung dengan Singapura
Pemerintah Setop Sementara Reklamasi Dua Pulau Berbatasan Langsung dengan Singapura (merdeka.com)

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas proyek reklamasi di dua pulau yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau, yakni Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Pung Nugroho Saksono memimpin langsung pemasangan pelang penyegelan dan penghentian sementara aktivitas reklamasi di kedua pulau tersebut.

"Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP, hari ini Sabtu 19 Juli tepatnya di Pulau Kapal Besar, kami hadir untuk melakukan penghentian sementara kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki PKKPRL dari KKP," kata Ipunk (sapaan akrab Pung) dikutip dari Antara di Jakarta, Mingggu (20/7).

Pulau Kapal Besar dekat dengan perbatasan Singapura, berseberangan dengan Pulau Nirup. Aktivitas reklamasi dan pemanfaatan ruang laut di pulau itu dilakukan oleh PT Dewi Citra Kencana. PT Dewi Citra Kencana merupakan satu pemilik dengan PT Trituna Sinar Benua yang pengelola perhotelan di Pulau Nirup.

Ipunk menjelaskan, setiap pemanfaatan ruang laut wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. Perizinan ini merupakan perizinan dasar guna memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut sesuai rencana tata ruang laut dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

Selain itu, kata dia, Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil yang berseberangan termasuk dalam pulau-pulau kecil yang pengelolaannya wajib mengantongi rekomendasi dari KKP.

Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.

"Ini termasuk pulau kecil, artinya harus ada rekomendasi reklamasi dan PKKPRL. Ini yang dilanggar, artinya dari pihak perusahaan harus mentaati dulu jangan sampai ada kegiatan dulu supaya saling menghormati," tegasnya.

Awasi Selama Penghentian

Ipunk menegaskan, pihaknya akan mengawasi selama penghentian sementara perusahaan tidak boleh beraktivitas sampai terbit izin PKKPRL dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP.

"Kami memiliki satelit, juga posdal yang bisa mengamati aktivitas di sini. Kami juga ada kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas yang jadi mata dan telinga kami," ujar Ipunk.

Manajer Legal PT Dewi Citra Kencana Rio Eko Putro menyebut lokasi reklamasi di Pulau Kapal Besar dan Kapal Kecil rencananya akan dibangun hotel berbintang lima. "Kalau sudah dapat izin semuanya, kami akan bangun hotel bintang lima," kata Eko.

Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil merupakan pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dari Pulau Kapal Kecil bisa langsung melihat siluet gedung-gedung tinggi yang ada di Singapura.

Pada hari yang sama, Ditjen PSDKP KKP juga menyegel dan menghentikan sementara aktivitas tambang pasir darat yang ada di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun karena belum memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Saat Rambu Evakuasi Tsunami Jadi Sasaran Maling di Lampung

{{caption}}
Update Ibu di Koja Dilempar Molotov, 2 Pelaku Ditangkap

{{caption}}
Balita Tewas di Lubang Proyek Tebet, Polisi Usut Unsur Kelalaian

{{caption}}
Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapannya Tak Sah

{{caption}}
Pramono Anung Beberkan Kunci Bereskan 2 Proyek Mangkrak Puluhan Tahun

{{caption}}
Polisi Periksa Selebgram Awkarin Hari Ini

Topik Terkait
{{caption}}
KKP Setop Sementara Pembangunan Resor Maratua Milik Investor Asing

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangguhkan sementara pembangunan resor asing di Pulau Maratua karena melanggar aturan, menegaskan pentingnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam setiap pembangunan resor Maratua.

Pembangunan Resor Maratua
{{caption}}
KKP Hentikan Pembangunan Resor Milik WNA di Pulau Maratua Akibat Pelanggaran Izin

Direktorat Jenderal PSDKP KKP Hentikan Pembangunan Resor Maratua milik WNA karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

KKP
{{caption}}
Picu Polemik, Pansus Tata Ruang Bali Stop Pembangunan Lift Kaca di Pantai Kelingking

Pansus Tata Ruang Bali menghentikan sementara pembangunan lift kaca bernilai Rp 200 miliar.

tata ruang
{{caption}}
Fakta Unik: KKP Segel Lima Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal, Total 12,8 Hektar di Halmahera Timur dan Karimun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap lima lokasi pemanfaatan ruang laut ilegal di Halmahera Timur dan Karimun. Apa saja pelanggaran yang ditemukan oleh KKP?

KKP
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! KKP Hentikan Reklamasi Ilegal Konawe Selatan, Proyek 2.231 Hektar Tanpa Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi ilegal Konawe Selatan seluas 2.231 hektar di Sulawesi Tenggara yang tak berizin. Apa dampaknya bagi lingkungan?

KKP
{{caption}}
2.231 Hektare Tanpa Izin, KKP Hentikan Reklamasi Ilegal Jetty di Konawe Selatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara tegas hentikan reklamasi ilegal pembangunan jetty di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, milik PT. GMS karena tidak memiliki izin PKKPRL. Apa dampak selanjutnya?

Pemanfaatan Ruang Laut
{{caption}}
KKP Cemas Tambang di Raja Ampat Rusak Ekosistem Pasir: Di Situ ada Koral hingga Ikan

KKP menilai dampak dari kegiatan penambangan ini membutuhkan waktu dan tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, khususnya saat cuaca cerah.

tambang nikel di Raja Ampat
{{caption}}
KKP Setop Dugaan Reklamasi Ilegal di Pulau Pari, Ditemukan Sejumlah Pekerja dan Alat Berat

Polsus PWP3K Ditjen PSDKP melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.

Reklamasi
{{caption}}
PT CPS di Pulau Pari Terindikasi Lakukan Reklamasi Ilegal, Terancam Kena Sanksi

Terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL.

Reklamasi
{{caption}}
Polemik Pagar Laut Bekasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan Akan Panggil DKP Jawa Barat

Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.

Berita Update
{{caption}}
KKP: Pemagaran Laut di Bekasi Masuk Kategori Reklamasi

KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait.

pagar laut
{{caption}}
KKP: Pagar Laut di Bekasi Tak Punya Izin

Doni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengetahui tentang keberadaan pagar laut tersebut dan langsung menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan.

pagar laut
{{caption}}
Bukan 'Giant Sea Wall'! KKP Tegaskan Tanggul Beton KCN Cilincing untuk Pelabuhan Umum

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklarifikasi bahwa tanggul beton KCN Cilincing bukan bagian dari Giant Sea Wall, melainkan proyek pelabuhan umum. Apa dampaknya bagi nelayan?

berita nasional
{{caption}}
Diduga Langgar Aturan, Proyek Cottage Apung dan Dermaga Wisata Pulau Pari Terindikasi Reklamasi Ilegal

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu melanggar peraturan.

berita update
{{caption}}
KKP Bangun Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Sampang, Dorong Ekonomi Maritim

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sampang, Jawa Timur, pada tahun 2026, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggerakkan ekonomi maritim lokal.

dinas perikanan
{{caption}}
KKP Setujui Pembangunan 17 Kampung Nelayan Merah Putih Natuna, Perkuat Sektor Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui pembangunan 17 Kampung Nelayan Merah Putih Natuna, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

cen sui lan
{{caption}}
Budidaya Ikan Tawar RAS Lebak Siap Pasok Program Makan Bergizi Gratis, Tingkatkan Ekonomi Warga

Dinas Perikanan Lebak dorong budidaya ikan tawar RAS Lebak untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

budidaya ikan tawar
{{caption}}
Barantin Perkuat Sistem Karantina Indonesia Dorong Ekspor Komoditas Unggulan

Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat empat sistem karantina untuk meningkatkan ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Peningkatan sistem karantina Indonesia ini penting untuk daya saing global.

barantin
{{caption}}
KKP dan DANA Kolaborasi Kuatkan Ekonomi Biru Melalui Aksi Bersih Pantai di Bali

KKP dan DANA berkolaborasi menggalakkan Ekonomi Biru melalui aksi bersih pantai di Bali, menegaskan komitmen menjaga ekosistem laut untuk keberlanjutan.

bali
{{caption}}
KKP Ajak Berbagai Pihak Perkuat Pengelolaan Laut Berkelanjutan di Hari Laut Sedunia

Dalam rangka Hari Laut Sedunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen pengelolaan laut berkelanjutan demi mewujudkan ekosistem laut yang sehat dan ekonomi biru.

bali