Pemerintah Nekat Tingkatkan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Risiko Ini yang Bakal Ditanggung APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menguraikan alasan di balik peningkatan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah resmi mengumumkan peningkatan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 menjadi Rp171 triliun, naik signifikan dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp71 triliun.

Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis, yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penambahan anggaran untuk program MBG, mengingat masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari program ini.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat dari program MBG.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penambahan anggaran MBG bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Anggaran MBG ditambah Rp100 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun," ujar Sri Mulyani saat memberikan pidato di ICE BSD City, Banten, pada Kamis (30/1).

Dia juga menekankan bahwa peningkatan anggaran ini akan memberikan peluang lebih besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai mitra penyedia makanan dalam program MBG.

"Jumlah sentra penyediaan makanan akan meningkat, dan saya berharap ini akan menciptakan efek multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," tuturnya.

Tugas Baru BI dan OJK

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendorong lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berkontribusi dalam kesuksesan program MBG.

"Dalam rapat KSSK, saya meminta OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini. Dari sisi makroprudensial, mikroprudensial, hingga penyaluran kredit, perusahaan yang terlibat dalam program MBG seharusnya bisa mendapatkan akses modal kerja," jelasnya.

Dengan langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Peringatan mengenai risiko defisit APBN perlu diperhatikan

Di sisi lain, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda memperingatkan bahwa penambahan anggaran untuk program MBG dapat berpotensi meningkatkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nailul mengungkapkan bahwa jika pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai target cakupan MBG sebesar 100%, maka defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat mencapai angka 3%.

Analisis yang dilakukan oleh CELIOS menunjukkan bahwa jika program MBG dilaksanakan secara bertahap dan berhasil mencapai target 100% pada tahun 2029, belanja negara dapat berisiko mencapai Rp4.962 triliun pada tahun tersebut.

"Rasio defisit anggaran bisa mencapai 3,1% dari PDB, melebihi batas yang diperkenankan oleh UU Keuangan Negara 2003. Kami yakin hingga 2029, target 100% sulit tercapai karena keterbatasan anggaran," ujarnya saat diwawancarai oleh Liputan6.com di Jakarta.

Huda juga memberikan saran kepada pemerintah untuk mencari sumber tambahan penerimaan negara, salah satunya dari sektor pertambangan yang saat ini memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.

"Ada potensi penerimaan dari pajak pertambangan dan pengemplang pajak yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 triliun. Ini bisa menjadi solusi untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara," jelasnya.

Fokus pada penargetan geografis dan individu

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa pencapaian target penerima MBG tidak semata-mata tergantung pada peningkatan anggaran.

Dia menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan sebelumnya merupakan jumlah yang signifikan. Bhima juga mengusulkan agar program MBG lebih menekankan pada penargetan geografis dan penargetan individu.

"Program ini harus lebih tepat sasaran, baik dari segi lokasi maupun individu yang membutuhkan. Dengan begitu, anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal," pungkasnya.