Menko AHY Dorong Kementerian Pekerjaan Umum Tindak Lanjuti Program ICP Bukittinggi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk merealisasikan Program ICP Bukittinggi, inisiatif pembangunan perkotaan terintegrasi yang menjadikan Bukittinggi kota percontohan nasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera merealisasikan program pengembangan perkotaan nasional yang terintegrasi (Integrated City Planning/ICP) bagi Kota Bukittinggi.

Dorongan ini merupakan hasil pertemuan penting antara Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dengan Menko AHY di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (15/1) malam.

Program ICP sendiri adalah sebuah inisiatif pengembangan perkotaan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kota yang terintegrasi, sejahtera, dan layak huni. Program ini dijalankan melalui perencanaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyusunan rencana induk ICP, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola perkotaan berkelanjutan.

Sejak tahun 2025, Kota Bukittinggi telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota percontohan di Indonesia untuk program National Urban Development Project (NUDP).

Bukittinggi: Pusat Kegiatan Wilayah dan Kota Percontohan ICP

Wali Kota Ramlan Nurmatias mengungkapkan kebanggaannya atas terpilihnya Bukittinggi sebagai salah satu kota prioritas dalam Program ICP. Menurutnya, Bukittinggi merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi pelayanan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan industri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional.

“Menjadi salah satu dari 10 Kota Prioritas ICP, tentu membuat kita bangga. Ini kesempatan yang harus kita maksimalkan karena Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan keunggulan pariwisata yang mendukung pelestarian warisan budaya,” ujar Wali Kota Ramlan.

Program ICP ini akan mencakup kegiatan pembangunan di berbagai titik strategis di Bukittinggi. Area yang akan menjadi fokus meliputi kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, serta Lapangan Wirabraja dan sejumlah titik lainnya.

Rencana pengembangan kawasan prioritas ini telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum.

Dukungan Penuh untuk Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

Kawasan yang terpilih sebagai area percontohan antara lain Pasar Simpang Aur dan Jalan Sudirman. Kedua lokasi ini akan dikembangkan sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya yang mendukung seni, kuliner, dan ritel dalam ruang publik yang hidup.

Pembangunan yang terintegrasi ini tentu akan menelan biaya yang cukup besar. Namun, karena ini merupakan salah satu program nasional, biayanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Bank Dunia untuk pembiayaan proyek ini, memastikan kelancaran implementasi.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian Pekerjaan Umum bertindak sebagai Executing Agency (EA) untuk proyek NUDP ini.

Rapat Koordinasi dan Harapan Peningkatan Ekonomi Lokal

Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa sesuai arahan Menko AHY, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi. Rapat ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.

Tujuan utama rapat tersebut adalah untuk mendorong agar program ICP Bukittinggi dapat segera direalisasikan. Percepatan implementasi diharapkan membawa dampak positif.

“Ini peluang baik bagi kita untuk semakin meningkatkan dan mempercantik wajah Kota Bukittinggi. Tujuannya agar semakin banyak kunjungan, tentunya berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Ramlan.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Bukittinggi didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Ade Mulyani dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rahmat AE.

Sumber: AntaraNews