LIVE

Komisaris Utama PHE Lapor LHKPN, KPK Catat Kekayaan Capai Rp3,08 Triliun

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09.

lhkpn
Komisaris Utama PHE Lapor LHKPN, KPK Catat Kekayaan Capai Rp3,08 Triliun
Komisaris Utama PHE Lapor LHKPN, KPK Catat Kekayaan Capai Rp3,08 Triliun (merdeka.com)

Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Januar Ali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan situs resmi KPK, laporan tersebut telah diserahkan sejak awal masa jabatannya, pada 27 Agustus 2025.

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny tercatat sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09 triliun.

Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pelaporan tersebut sebagai langkah positif yang mencerminkan kepatuhan dan keterbukaan pejabat publik.

"Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita," ujar Trubus.

Aspek Moralitas dan Integritas

Ia menambahkan, tindakan tersebut seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik lain, khususnya di lingkungan BUMN yang mengelola sektor strategis seperti energi.

"Aspek moralitas dan integritas memang harus menjadi perhatian. Kalau ada pejabat yang secara jujur dan fair melaporkan kekayaannya, hal itu bisa menjadi stimulus bagi pejabat lain untuk melakukan hal yang sama," kata Trubus.

Pelaporan LHKPN secara konsisten dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara yang bersih, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi yang mereka pimpin.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

Topik Terkait
{{caption}}
Partisipasi Tinggi, 96,24 Persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Sebut Pejabat Negara Masih Banyak yang Belum Lapor Harta Kekayaan: Baru 67,98% yang Patuh

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Akuntabilitas
{{caption}}
KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK
{{caption}}
Lapor Harta ke KPK, Kekayaan Komut PHE Denny JA Tembus Rp3,08 Triliun

Transparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.

LHKPN
{{caption}}
Tak Punya Hutang, Segini Harta Kekayaan Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

Selain menjadi pengusaha, Halim Kalla juga pernah menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2009.

halim kalla tersangka
{{caption}}
Pramono Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Hal ini disampaikan Pramono sebagai bentuk respons atas publikasi LHKPN yang telah ia serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Pramono Anung
{{caption}}
VIDEO: Usai Diperiksa KPK, Ahok PDIP Blak-blakan Korupsi LNG di Pertamina

Usai diperiksa selama satu jam, Ahok dengan tegas mengatakan kasus korupsi tersebut bukan di zaman dirinya.

Berita Update
{{caption}}
Raffi Ahmad Laporkan LHKPN ke KPK, Harta Kekayaannya Ditaksir Capai Triliunan Rupiah

Raffi Ahmad akhirnya melaporkan LHKPN ke KPK. Harta kekayaan suami Nagita Slavina itu ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Raffi Ahmad
{{caption}}
Gaduh 'Harta Gendut' Ayah Mahasiswi Koas Lady Aurelia, Begini Kata Menteri PU

Publik dalam hal ini, netizen pun mempertanyaka harta fantastis seorang pejabat di Kementerian PU tersebut.

Kementerian PUPR
{{caption}}
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

AHY
{{caption}}
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Basuki Tjahaja Purnama
{{caption}}
Jumlah Harta Kekayaan dan Jejak Karier AKP Deky Jonathan Sasiang, Eks Polisi Terseret Kasus TPPU Narkoba

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

akp deky jonatan sasiang
{{caption}}
Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

#goto
{{caption}}
Nadiem Makarim Akui Gaji Stafsus Pakai Uang Pribadi, Terungkap di Sidang Korupsi

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim blak-blakan soal Nadiem Makarim Gaji Stafsus Pribadi hingga Rp20 juta per bulan, terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

chromebook
{{caption}}
Sidang Lanjutan, Nadiem Makarim Sebut Tak Ingat Gaji di Sidang Tipikor

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

chromebook
{{caption}}
Muhammad Qodari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Punya Harta Rp261 Miliar

LHKPN Muhammad Qodari per Januari 2025 menunjukkan total kekayaan Rp261,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar.

berita update
{{caption}}
Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Sulteng, Ini Rincian Kekayaan Arnila Hi. Moh. Ali yang Mencapai Rp14,45 Miliar

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

arnila hi moh ali
{{caption}}
FOTO: Kobarkan Semangat Energi! Keseruan Upstream Force Bersama Mahasiswa UI

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar seminar Upstream Force: We Are The Energy di Auditorium Gedung Interdisciplinary Engineering, FTUI, Depok.

berita foto