KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap

Dukungan tersebut upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan.

Dukungan tersebut upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan.

KKP Fasilitasi Pengembangan Korporasi Nelayan di Cilacap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.

Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.

"Kami memberikan dukungan sarpras untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap," ujar Direktur Jenderal PDSPKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).

Budi merinci dukungan tersebut diantaranya fasilitasi gudang beku portable kapasitas 10 ton untuk menjaga mutu dan stabilitas harga ikan. Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung. Budi berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan efektivitas korporasi nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap Jawa Tengah.

Melihat keberhasilan pemanfaatan sarpras tersebut, KUD Mino Saroyo kemudian mengembangkan usahanya dengan membangun sendiri gudang beku kapasitas 200 ton dengan Air Blast Freezer (ABF) 5 ton.

"Stabilitas harga terlihat, pada musim ikan biasanya harga cakalang Rp12.000, saat ini tetap bertahan Rp15.000," jelas Budi.

Tak hanya itu, Ditjen PDSPKP juga turut memfasilitasi kendaraan berpendingin untuk membantu perluasan distribusi produk perikanan yang mutunya terjamin. Hasilnya, area distribusi tidak lagi sebatas wilayah Jawa Tengah melainkan meluas ke Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Budi mengungkapkan mobil berpendingin meningkatkan efisiensi biaya distribusi 30-40% atau senilai Rp27,5 juta/bulan dan menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp6 juta/bulan.

"Fasilitasi mobil berpendingin ini juga telah menyerap 2 tenaga kerja tetap dan 5-7 tenaga kerja harian untuk bongkar muat produk perikanan," tuturnya.

Selain dukungan tersebut, Ditjen PDSPKP juga turut memfasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, serta pemasaran. Melalui keberhasilan ini, Budi menyebut KUD Mino Saroyo dapat menjadi percontohan penerapan korporasi nelayan.

"Tentu ini menjadi pilot project yang memungkinkan untuk dapat diterapkan di daerah lain," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan program korporasi nelayan menjadi salah satu prioritas nasional atau major project dalam RPJMN 2020-2024.