“Gerai SKP” tersebut memberikan layanan langsung dari petugas pembina mutu pusat dan daerah, serta penyuluh perikanan yang sigap membantu hingga penerbitan SKP.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo memaparkan udang menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia. Berdasarkan catatan Januari-April 2023, ekspor udang mencapai USD567 juta atau menempati porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan dari Tanah Air.

Tercatat hingga Mei 2023 telah terbit 44 Resi Gudang Ikan dan Rumput Laut dengan total volume sebesar 1.007,7 ton dan total nilai mencapai Rp44,28 miliar dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 27,1 miliar.

Dampak positif diharapkan hadir setelah terbitnya regulasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Usaha Sapta kian berkembang dan berhasil memberdayakan 5 tenaga kerja perempuan. Perhari, dia membutuhkan 25 kg ikan yang diolah menjadi pempek berbagai varian dan menghasilkan omzet Rp30 juta/bulan.

Guna menjaga ekosistem laut, hasil sedimentasi perlu dikelola agar tidak mengganggu berbagai aktivitas di laut. Hal ini perlu juga disosialisasikan pada masyarakat.

KKP menyediakan pendampingan penerbitan perizinan secara gratis hingga 31 Mei 2023.

Ditjen PDS untuk pertama kalinya turun dengan tim yang lengkap. Tim tersebut tidak hanya memfasilitasi bimbingan teknis pengolahan ikan, tetapi juga membuka Gerai untuk melayani proses perizinan berusaha, pendataan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha), dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia bisa juara di komoditas perikanan strategis, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor hasil perikanan Indonesia bisa mencapai USD7,66 miliar atau setara Rp 116, 1 triliun (kurs Rp 15.160). Selain itu, ditargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.

KKP mengungkapkan bahwa saat ini tata kelola perikanan di Indonesia diarahkan melalui kebijakan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan atau Sustainable Blue Economy, salah satunya melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.